News


Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo membom kapal pencuri ikan  asing. Menurutnya, pencuri ikan dapat diselesaikan dengan penegakan hukum. ‘

Kapal memang melanggar, awaknya sudah disuruh turun. Putusan pengadilan mengatakan bersalah sehingga kapal dibom. Negara membeli alutsita (alat utama i tern persenjataan) mahal hanya untuk bom perahu nelayan,” kata Agus di Gedung DPR,Jakarta,kemarin (24/12).

Agus menilai pemboman perahu nelayan asing yang mencuri ikan di perairan lndonesia sebagai kebijakan pencitraan yang tidak benar. Adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai, tindakan tersebut hanya untuk menunjukkan keberanian Indonesia. “Ini hanya berani-beranian yang tidak.pada tcmpatnya. Hubungan kita dengan negara lain kan memburuk. Pencuri ikan asing tidak lebih takut,” ungkapnya.

Politikus Demokrat itu menambahkan, dengan melakukan pemboman terhadap kapal pencuri ik.an malah. merusak biota laut. “Kebijakan pencitraan.seperti ini tidak bagus,” kecam Agus.

Sementara itu, pembelaan untuk kebijakan pemerintah disuarakan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan,Charles Honoris.

Dia menyambut positif instruksi Presiden Jokowi yang meminta Tentara Nasional Indonesia menindak tegas para  pencuri ikan di perairan Indonesia.

Saking geram atas aksi pencurian ikan yang sudah berlangsung cukup lama itu, Jokowi memerintahkan agar prajurit TNI tak segan-segan menembak dan menenggelamkan kapal nelayan asing dari berbagai Negara tersebut agar mereka jera dan tidak berani lagi mencuri kekayaan laut di perairan Indonesia.

Namun, sebelum ditenggelamkan Jokowi menginstruksikan agar para nelayan asing lebih dulu diselamatkan agar tidak menuai protes keras dari banyak negara. “Kami mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi. Memang sudah saatnya pemerintah bertindak tega . Tentu tujuannya agar para pencuri ikan tak berani lagi mencuri kekayaan laut di perairan kita,” kata Charless epcrti dikutip Rakyat Merdeka Online.

Menurut dia, instruksi Jokowi itu juga sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan kejayaan poros maritime lndonesia. Makanya, intruksi itu harus disampaikan kepada TNI dan juga kepada kementerian terkait.

“Kita harus mengapresiasi keoeranian TNI menindak tegas mereka. Tindakan seperti itu harus dilakukan untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dan sekaligus menjaga kedaulatan negara,” tegasnya.

Charles Honoris meyakini tindakan menenggelamkan kapal nelayan asing tidak akan mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara asal nelayan tersebut. Sebab Jokowi justru sudah menyampaikan gagasan poros maritim secara terbuka kepada negara lain di berbagai pertemuan seperti ASEAN, APEC dan G20.( Rakyat Merdeka)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //