News


MENTERl Susi Pudjiastuti tidak  jaim. Kalau ada masalah yang serius, ya dia marah beneran. Kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan itu secara terbuka bersuara keras tentang proses lelang kapal pencuri ikan, di Aceh. “Di Meulaboh (Aceh) ada 4 kapal Thailand dilelang. Saya minta ditinjau ulang PK (Peninjauan Kembali)nya,” kata Susi di kantomya, Gedung  Mina Bahari Jakarta, kemarin.

Menurut dia, kapal asing yang telah ditangkap, dan terbukti melakukan pencurian ikan, tidak boleh dilelang. Ia mendorong agar kapal-kapal tersebut ditenggelamkan atau disita untuk negara. “Sita untuk negara,” teriak Susi. ·

Dia juga marah karena harga lelang 4 kapal itu tergolong amat murah. Kapasitas 200 Gross Ton, namun harganya hanya kisaran Rp 100 juta per kapal. Padahal, harga di pasaran, kapasitas 80 Gross Ton saja mencapai Rp200 juta. “Ini kita tidak bisa terima,” katanya, keras.

Kasus serupa juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah melalui proses hukum, ada 33 kapal asing yang terbukti mencuri ikan di laut Indonesia diputuskan dilelang untuk umum.

“Saya minta Polisi, TNI AL menangkap dan memproses dengan Pengadilan Perikanan. Kita boleh tenggelamkan dan sita untuk negara.Tidak ada lelang,” katanya. Dia akan protes keras jika pengadilan lelang terjadi. Kalau perlu dia siap berdemo. “Kalau perlu Bu Menten datang (ikut demo),” katanya.

Pihak Kementerian beberapa hari lalu telah menangkap lagi kapal asing pencuri ikan di Laut Arafura. Kapal itu bernama MY HAIFA ditangkap saat merapat di Pelabuhan Wanam, Kabupaten Merauke, Sabtu 27 Desember 2014.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin menyebut, bobot mati kapal itu sebesar 4.306 Gross Ton, dan diduga berlayar tanpa Surat Layak Operasi  atau SLO.

”Rute dari Afona menuju ke Wanam, Merauke. Kapal berbendera Panama,” kata Asep, kemarin.  Awaknya sebanyak 23 orang, berkewarganegaraan Tiongkok. Barang buktinya, muatan kapal berupa ikan campuran dan udang diketahui sebanyak sekitar 900 ribu kilogram. Rinciannya, ikan beku 800-an ribu kilogram dan udang ?eku sekitar 100 ribuan kilogram. Muatan ini ·diketahui milik PT Avona Mina Lestari danrencananya akan diekspor ke Tiongkok.

Sebelumnya kapal yang sama telah memiliki dokumen Hasil Perneriksaan Kapal (HPK) Kedatangan dari Pengawas Perikanan di Satker PSDKP Avona, tanggal 18 Desember 2014 dan HPK Keberangkatan pada tanggal 19 Desember 2014. Namun Pengawas Perikanan menyatakan bahwa kapal tersebut dinyatakan tidak layak operasi karena keseluruhan ABK berkewarganegaraan asing, sehingga tidak diterbitkan SLO.

Setelah dilakukan pemeriksaan, selain tidak memiliki SLO kapal tersebut juga tidak mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/ VMS) selama pelayaran dari Avona ke Wanam, Papua. Kernenterian telah melakukan kordinasi dengan TNI AL dan kepolisian. Kapal itu dikawal ke Dermaga Lantamal IX Ambon, dan tiba 1 Januari lalu.

Menteri Susi menyatakan, pihaknya saat ini telah berhasil mengusir 90 persen kapal asing pencuri ikan. “Kami ngancam nenggelamin tujuh kapal, ribuan kapal pergi. Enggak perlu satu persatu ditembakin,” katanya.

Berdasarkan data kementeriannya, jumlah kapal asing yang ada di perairan lndonesia awal 2014 tercatat 1.128 unit. Kemudian pad a akhir Desember 2014, jumlah turun tinggal 164 uriit. Eluruh kapal itu terdeteksi oleh sinyal Vessel Monitoring System (VMS).

Untuk melakukan pemberantasan pencurian ikan, Menteri Susi menggandeng PPATK. atau Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan. Kedua lembaga itu, melakukan penandatanganan naskah kerjasama, kemarin.

Beberapa poin inti dari kerjasama ini yaitu: kesepakatan menyangkut tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kelautan perikanan, pertukaran informasi, asistensi dan pengembangan SDM.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf amat senang dengan kerjasama itu. lni memudahkan pihaknya mencari data transaksi yang mencurigakan menyangkut pembiayaan pencurian ikan (illegal fishing) oleh perusahaan tertentu.

“Ada harapan besar di hati saya setelah melihat kinerja Bu Susi. PPATK penasaran sudah ribuan laporan kita dapatkan tetapi tidak ada data sekalipun soal kelautan dan perikanan,” papamy.a .( Rakyat Merdeka)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //