News


JAKARTA—Sekitar 20 perusahaan pelayaran nasional melakukan inovasi bisnis dengan melayani pengiriman beberapa komoditas sekaligus sejak dua tahun terakhir merespons kelesuan volume muatan.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan volume muatan kapal niaga nasional berpotensi meleset dari proyeksi 2014 yang mencapai 424,11 juta ton. Kondisi itu, menurutnya, sebagai imbas dari lesunya perdagangan nasional dan kegaduhan politik nasional. Kelesuan itu dikhawatirkan akan terus terjadi hingga akhir tahun ini.

Dia menilai akibat kelesuan volume angkutan pelayaran itu menyebabkan 30% dari total kapal niaga nasional menganggur.

Untuk menghindari kerugian dan beratnya ongkos biaya perawatan kapal, imbuhnya, 20 perusahaan pelayaran nasional mulai melayani pengiriman barang lebih dari satu jenis komoditas.

“Jadi yang dulunya hanya di kontainer saja, sekarang ada yang angkut batu bara. Itu strategi untuk subsidi silang,” ujarnya, Selasa (27/1).

Pada awalnya, tren proyeksi pertumbuhan volume muatan nasional terus tumbuh selama 2008 hingga 2013. Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan volume muatan nasional akan naik 9,2% dari proyeksi 2014 menjadi 463,55 juta ton.

Adapun, dua komoditas batu bara dan crude palm oil (CPO) masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan muatan laut domestik dan ekspor.

Sektor CPO diperkirakan menyumbang 1,5 juta ton, sedangkan batu bara sebanyak 110 juta ton atau 31,1%.

Awalnya, dia memperkirakan angkutan CPO masih membutuhkan kapal tanker ukuran 3.000 DWT sebanyak 10 unit untuk mengantisipasi pertumbuhan muatan tersebut. Khusus sektor angkutan batu bara masih membutuhkan 180 set tongkang. “Tapi kok jadi begini [meleset]. Kami jadi pesimis.”

Pada sisi lain, INSA menilai kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum signifikan dalam meningkatkan industri pelayaran nasional, terutama belum adanya kebijakan fiskal yang diberikan kepada pelayaran.

Namun, Kemenhub telah menerbitkan Permenhub No.61/2014 yang merupakan pengganti Permen No.7/2013 tentang Klasifikasi Kapal Berbendera Merah Putih yang akan membantu pelayaran untuk bersaing.

INSA mendesak pemerintah mennghapus pengenaan PPN BBM kapal sesuai kelaziman dunia. Untuk saat ini, harga BBM kapal dalam negeri lebih mahal dibandingkan harga BBM di luar negeri.

REVISI PERATURAN

INSA juga menyoroti rencana Kementerian Keuangan yang akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 416/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dalam Negeri yang mengenakan PPh pasal 15 atas usaha Wajib Pajak Usaha Pelayaran.

Menurutnya, kebijakan Kementerian Keuangan yang menetapkan pengenaan PPh Final Pasal 15 sebesar 1,2% yang diterapkan kini sudah tepat dan selama ini telah memberikan dampak positif bagi industri ini.

“Aturan ini sudah sesuai dengan spirit membangun masa depan dari sektor maritim.”

Untuk itu, dia mengharapkan perubahan PMK tentang pengenaan PPh pasal 15 tersebut akan semakin memicu dan mendorong pertumbuhan usaha pelayaran niaga nasional dalam upaya menghadapi persaingan usaha dengan pelayaran asing seperti Singapura, dan Korea Selatan. Bisnis Indonesia

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //