News


pelabuhan sunda kelapa (3)

Ciawi – Kajian PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC dan enam perguruan tinggi menyebutkan ada empat persoalan di sektor maritim yang bisa mempengaruhi masa tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan. Persoalan tersebut adalah rendahnya kinerja pelayanan di sektor kelautan dan keandalan infrastruktur, ketimpangan infrastruktur antara kawasan barat dan timur, defisit kapasitas infrastruktur eksisting dalam melayani permintaan (demand), serta tidak konsistennya regulasi dalam menciptakan dan memelihara kompetensi antarmoda.

“Dwelling time barang di pelabuhan masih di atas enam hari, karena kurang handalnya infrastruktur, yaitu belum terpadunya secara penuh rantai pasok antarmoda kapal – kereta api atau kapal-truk,” kata Sekretaris Perusahaan Pelindo II Rima Novianti usai seminar yang bertajuk Kajian Studi Indonesia Maritime Strategy Reform, di IPC University, Ciawi, Selasa (30/6).

Pada kesempatan yang sama, pengamat kapal dan kepelabuhanan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Saut Gurning mengatakan, Tim Kajian yang terdiri atas ITB, UI, ITS, UGM, Unsri, dan Unhas merekomendasikan tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi dwelling time di pelabuhan besar, yakni penambahan infrastruktur pelabuhan, penguatan otoritas pelabuhan, dan perbaikan sistem feeder pelayaran.

Saut mengungkapkan, infrastruktur yang dimaksud termasuk pengembangan dan pengaturan akses jalan dari dan menuju pelabuhan. Selama ini kesemerawutan akses jalan tersebut menjadi penyebab keterlambatan pengangkutan barang.

“Pre dan post loading logistik kita butuh jalan masuk. Kalau truk macet tidak bisa jalan bebas. Selain itu, yang penting juga sistem IT. Semua harus terpadu dan tidak bisa terpisah pelayanannya. Ini yang bisa mengefisienkan waktu,” kata Saut.

Dia juga mengungkapkan, pemerintah perlu mempertegas dan memperkuat peranan Otoritas Pelabuhan (OP). Dalam proses kepelabuhanan, kata dia, banyak institusi yang terlibat dan masing-masing memiliki peran dan regulasi tersendiri. Jika tidak ada otoritas tertinggi, semua akan berjalan tumpang tindih.

“OP harus diberikan kekuatan yang besar. Ubah OP, tidak hanya di bawah Menteri Perhubungan. OP harus di bawah kekuatan besar, seperti Menko Maritim atau Presiden langsung,” kata dia.

Sementara itu, peranan OP selama ini sangat terbatas. Kepala OP, misalnya, merupakan pejabat publik yang hanya setingkat eselon II atau III.

Sumber: Investor Daily

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //