News


BANDUNG—Menyusul langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan memudahkan kredit untuk sektor maritim, pemerintah diminta menguatkan koperasi nelayan serta meningkatkan edukasi soal akses pembiayaan ke perbankan kepada para nelayan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Barat Ono Surono mengatakan selama ini nelayan kesulitan mengakses kredit ke perbankan karena tidak memahami mengenai persyaratan yang akan dijadikan agunan. “Di sini pemerintah harus mampu mengedukasi nelayan agar mereka paham ketika akan meminjam kredit ke bank, apa yang harus dijaminkan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/12).

Di samping itu, dia menuturkan masih banyak nelayan yang belum mengikuti koperasi karena kekurangpahaman atas manfaat koperasi. Padahal melalui koperasi para nelayan dapat terbuka aksesnya untuk mendapat permodalan dari perbankan. “Berawal dari koperasi, mereka nantinya juga mengerti tata cara mengakses kredit serta syarat agunan yang dijaminkan. Selain itu, mereka juga bisa mengajukan kredit secara kolektif ke bank,” ujarnya.

Dia menyatakan nelayan membutuhkan akses kredit untuk membiayai pembelian alat tangkap yang lebih modern, tempat penyimpanan ikan, dan pembelian kapal. “Hal ini harus ditunjang edukasi, agar saat meminjam kredit mereka tidak akan menunggak pembayaran.”

Dengan potensi kelautan Indonesia yang mencapai US$ 171 miliar, menurut Ono, sektor maritim merupakan pasar yang potensial dan sangat menguntungkan bagi industri perbankan. Namun untuk sekarang, sambungnya, masih diperlukan penyesuaian tingkat bunga bagi sektor ini.

Selain itu, dia mengakui hasil produksi ikan yang tidak menentu dengan harga yang fluktuatif juga menjadi masalah bagi perbankan dalam membuat kelayakan usaha sebagai dasar memberikan kredit. “Mayoritas nelayan di Indonesia adalah nelayan pasti belum bankable secara bisnis. Di samping itu pula agunan yang biasanya menjadi persyaratan belum dimiliki nelayan. Diharapkan melalui koperasi, agunan dapat dipermudah,” tuturnya.

Di sisi lain, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (BJB) telah mulai memberikan pembiayaan bagi sektor maritim meski dalam skala yang tidak terlampau besar jika dibandingkan dengan kredit yang disalurkan.

Direktur Komersial Bank BJB Ahmad Irfan mencontohkan di beberapa kantor cabang di antaranya di Indramayu, Subang, dan Pangandaran, penyaluran kredit kepada sektor kelautan dan perikanan telah berjalan. “Sehingga mungkin dengan pengalaman yang ada, kami bisa men-support program di sektor maritim yang dicanangkan pemerintah,” sebutnya.

Untuk memberikan kredit dengan porsi yang lebih besar, dia mengatakan BJB turut mengkaji peningkatan sektor maritim yang tengah digenjot oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kami akan melihat perkembangan sektor kemaritiman ke depan. Dan tentu kami akan mempertimbangkannya dengan prinsip prudential banking.”

Sementara itu, Kepala Di nas Kelautan dan Perikanan (Diskan lut) Jawa Barat Jafar Ismail menyarankan nelayan untuk ikut serta dalam keanggotaan koperasi, sehingga keikutsertaannya itu dapat meminimalisir jeratan rentenir.

“Di semua pantai sudah ada koperasi nelayan masing-masing, namun masih ada nelayan yang belum masuk keanggotaannya,” ujarnya.

DINAS TERKAIT

Di sisi lain, kalangan perbankan di Sulawesi Utara didesak untuk melakukan kerja sama dengan dinas terkait guna meminimalisasi tingginya rasio kredit bermasalah penyaluran kredit sektor maritim.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (Sulut) Luctor E. Tapiheru menuturkan kerja sama dengan dinas terkait itu merupakan bentuk pendampingan kegiatan bisnis, mulai dari manajemen hingga finansial. “Dengan pendampingan itu, kegiatan bisnis sektor kelautan diharapkan bisa berjalan lancar dan terarah,” ujarnya, Rabu (17/12).

Menurutnya, selama ini kalangan perbankan dinilai sangat jarang masuk ke sector maritim, seperti penangkapan ikan, karena risiko bisnis sektor itu dinilai sangat besar.

Kondisi tersebut menyebabkan porsi pembiayaan perbankan terhadap sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut masih cukup rendah, padahal potensi sektor maritim terus berkembang.

Secara nasional, berdasarkan laporan industri perbankan per September 2014, jumlah kredit kemaritiman tercatat sebesar Rp67,3 triliun atau sekitar 1,85% dari total keseluruhan kredit perbankan sebesar Rp3.561 triliun. “Sementara itu, kredit macet juga semakin besar, apakah memang betul-betul nelayan ini untuk cari ikan atau yang lain. Kami juga lihat kemaritiman tidak hanya nelayan kecil, tetapi industri besar,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, bank pembangunan daerah (BPD) akan ditunjuk sebagai agen penyalur kredit untuk sektor tersebut.

Direktur Pemasaran Bank Sulut Novie V. B. Kaligis mengatakan pihaknya merespons baik rencana kebijakan yang memasukkan BPD dalam RPJMN 2015-2019 tersebut. “Setidaknya ini menjadi angin besar bagi kami selaku BPD untuk menggenjot kredit,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Novie, pihaknya telah menyiapkan diri seandainya kebijakan tersebut disahkan. “Mau tidak mau, kami harus menyiapkan diri, mengecek kelayakan usaha, maupun melihat potensi-potensi usaha.” (Bisnis Indonesia)

 

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //