News


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus memburu kapal ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Hingga Senin (8/12) sudah ditangkap 22 kapal dari Tiongkok dan 2 kapal berbendera Papua Niugini yang berawak Thailand.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam keterangan pers kemarin petang mengemukakan, 22 kapal asal Tiongkok masing-masing berbobot 300 gros ton ditangkap di Laut Arafura pada Minggu pukul 15.00. Semua kapal itu ditangkap setelah terdeteksi oleh automatic identification system yang dibuat Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang terhubung dengan sistem INDESO. Ada dugaan kapal tersebut berbendera ganda dengan kewarganegaraan Tiongkok.

”Di dunia tidak ada kapal yang memiliki dua kewarganegaraan. Kalau bicara ketertelusuran ikan, hasil tangkapan kapal itu berasal dari Tiongkok. Aneh jika kapal asal Tiongkok, tetapi menangkap di perairan Indonesia,” katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya segera melayangkan nota protes ke Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia melalui Menteri Luar Negeri. Upaya itu ditempuh karena Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menandatangani nota kerja sama dengan Kedutaan Besar Tiongkok untuk membasmi penangkapan ikan ilegal.

Dari Surabaya, Jawa Timur, dilaporkan, Kapal Republik Indonesia (KRI) Abdul Halim Perdana Kusuma-355 di bawah kendali Satgas Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Timur yang sedang berpatroli di perairan timur Indonesia berhasil mengamankan dua kapal ikan berbendera Papua Niugini di sekitar perairan Maluku, Senin.

Kedua kapal ikan tersebut, Senin petang, dikawal menuju Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur Letkol Laut (KH) Abdul Kadir mengatakan, kapal yang dipergoki menangkap ikan secara ilegal di perairan yurisdiksi Indonesia itu adalah KM Century 4 dengan jumlah anak buah kapal 45 orang, semuanya warga negara asing. Kapal ikan yang memiliki bobot 250 gros ton dan bertolak dari Pelabuhan Bangkok tersebut dinakhodai Thanaphom Pamnisti. Setelah diperiksa, kapal yang berisi muatan 43 ton ikan campuran itu tidak memiliki surat izin penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Adapun kapal kedua adalah KM Century 7 berbobot 200 gros ton dengan jumlah anak buah kapal 17 orang, semuanya warga negara asing. Kapal yang dinakhodai Thong Ma Lapho ini bertolak dari Pelabuhan Bangkok. Setelah dilakukan pemeriksaan, nakhoda kapal yang berisi muatan 20 ton ikan tersebut tak bisa menunjukkan dokumen lengkap untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.

”Kedua kapal ikan asing tersebut tidak disertai dokumen lengkap saat menangkap ikan di perairan yurisdiksi Indonesia. Karena itu, kedua kapal tersebut saat ini sedang kami kawal ke pangkalan TNI AL terdekat, yaitu ke Lantamal IX Ambon,” kata Abdul Kadir.

Aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memeriksa KM Manokwari I, II, dan III. Tiga kapal tersebut diduga kuat menyalahi aturan surat izin penangkapan ikan dan surat izin kapal pengangkut ikan. Selain itu, masih banyak pelaku usaha perikanan tangkap yang memanipulasi data tangkapan. Jika itu terbukti, kata Susi, pihaknya siap mencabut semua izin, baik surat izin penangkapan ikan maupun surat izin kapal pengangkut ikan.

”Mereka ini tidak kooperatif dan menyepelekan saya sebagai petugas negara. Menyepelekan dan tidak menghargai aparatur negara sama saja dengan tidak menghargai kedaulatan kita. Ini tidak bisa kita biarkan,” ujar Susi.

Menyepelekan

Di hadapan ratusan peserta yang hadir dalam rapat pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Susi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan upaya persuasif, mendata, dan bicara baik-baik dengan para pengusaha terkait rencana penataan pemerintah di bidang perikanan.

Namun, ternyata ada pengusaha yang seolah menyepelekan dirinya hanya gara-gara Susi lulusan SMP.

”Pengusaha itu datang dan bicara dengan saya. Saya tanya kapalnya berapa, yang ada izinnya berapa, yang beroperasi berapa. Kami mau menata benar. Saya tanya kapal Bapak yang 200-300 gros ton itu tangkapannya berapa dalam satu tahun?” kata Susi.

Pengusaha itu menjawab tangkapannya 50 ton dalam delapan bulan. ”Kalau begitu, sehari cuma 200 kilogram saja, ya, Pak? Rupanya dia menganggap saya masih bisa dibodohi,” kata Susi.

Susi lalu bertanya kepada pengusaha lain untuk menanyakan tangkapan ikan kapal berbobot 200-300 gros ton. Diperoleh jawaban paling tidak 600 ton setahun.

Untuk menangani masalah penangkapan ikan ilegal, pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing. Ketua Satgas Pemberantasan IUU Fishing Mas Achmad Santosa mengemukakan, anggota satgas berjumlah 12 orang.

”Kami akan memastikan tidak ada konflik kepentingan antaranggota. Kerja sama diperlukan karena tugas kami berat. Kalau ada konflik kepentingan, kami usulkan orangnya diganti,” katanya.

Terkait dengan langkah Indonesia, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim mengatakan, hal itu tak perlu dilihat sebagai suatu ancaman, apalagi terhadap kepentingan negerinya.

Akan tetapi, Zahrain meminta pemerintah dan rakyat Indonesia bisa bersikap dan melakukan hal serupa ketika pemerintahnya akan menerapkan aturan secara tegas di wilayah kedaulatan Malaysia.(Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //