News


MANADO, KOMPAS —Pemilik kapal perikanan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, mulai merumahkan anak buah kapal penangkap ikan. Mereka menghentikan operasional penangkapan ikan menyusul peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai larangan alih muat ikan di laut (transshipment). Peraturan itu juga mengimbas unit pengolahan ikan yang kini mengalami krisis bahan baku.

Abrizal Ang, Manajer Pabrik Pengolahan Ikan PT Samudera Mandiri Sentosa, Selasa (16/12), di Manado, mengatakan, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai alih muat berdampak besar pada kelangsungan pabrik ikan di Bitung. Sekarang puluhan pabrik pengolahan ikan mengalami krisis bahan baku. Ia khawatir, jika peraturan alih muat itu tak ditinjau, sebulan lagi pabrik akan tutup dan ribuan karyawan diberhentikan.

Saat ini produksi pengalengan ikan turun drastis dari 50 ton per hari menjadi 20-25 ton. ”Kami masih memakai stok ikan lama. Dua minggu ini pabrik kami tak mendapatkan pasokan ikan,” katanya. Pemerintah melarang alih muat ikan di laut karena praktik itu menjadi modus penangkapan ikan ilegal atau pencurian ikan.

Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Nasional Sulut Rudy Walukow menilai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 itu berdampak bagi 390 kapal penangkap ikan berukuran di bawah 30 gros ton yang memasok ikan di Bitung. Saat ini sudah belasan perusahaan kapal ikan merumahkan anak buah kapal. ”Kami punya kapal tak lagi beroperasi dan 50 anak buah kapal diberhentikan,” katanya.

Sejak peraturan menteri itu diterapkan, sejumlah perusahaan kapal ikan berhenti melaut sebab merugi. Setiap kali melaut, pengusaha menyertakan tiga kapal penangkap dan dua kapal pengangkut. Kapal penangkap itu tak mempunyai palka untuk menampung ikan sehingga tangkapan dialihkan ke kapal penampung. ”Kapal penampung itu berkapasitas 60 ton. Kapal ini yang ke dermaga membongkar muatannya,” ujarnya.

Kapal penangkap di Indonesia sangat kecil dibandingkan kapal penangkap ikan milik asing yang dilengkapi palka. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak apriori mengeluarkan peraturan yang memukul sektor usaha perikanan lokal.

Menurut Abrizal, ancaman pemutusan hubungan kerja mengintai ribuan karyawan pabrik pengolahan ikan di Bitung. Ia menduga pelarangan itu bersifat sementara untuk klarifikasi.

Berkurang jauh

Syahbandar Pelabuhan Perikanan Bitung, Frangky Watung, menambahkan, larangan itu membuat kapal ikan di Bitung yang pergi melaut berkurang jauh. Sebelumnya setiap hari syahbandar mengeluarkan tak kurang dari 100 surat persetujuan berlayar (SPB). Namun, sejak ada pelarangan itu, hanya sekitar 20 SPB yang dikeluarkan.

Wali Kota Bitung Hanny Sondakh pun menyebutkan, pasokan ikan ke pabrik pengolahan ikan di Bitung jauh berkurang. Di Bitung ada 51 pabrik pengolahan ikan yang setiap hari memerlukan sekitar 200 ton ikan. (Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //