News


JAKARTA, KOMPAS — PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation II mendorong peningkatan angkutan barang melalui laut. Hal itu perlu untuk menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini sebesar 24,6 persen dari produk domestik bruto. Biaya logistik tersebut tinggi karena infrastruktur masih belum memadai.

Hal itu menyebabkan masa penyimpanan barang dalam pergudangan lebih lama dan berbiaya tinggi. Biaya transportasi darat juga menjadi lebih mahal atau 10 kali lipat daripada biaya transportasi laut.

Hal itu mengemuka dalam diskusi akhir tahun tentang Kepelabuhan Indonesia Port Corporation (IPC) di Kantor Pusat IPC, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (29/12). Diskusi dengan pembicara utama Direktur Utama IPC RJ Lino itu dihadiri perwakilan asosiasi dan jasa logistik, importir, pelayaran, dan terminal peti kemas.

RJ Lino mengatakan, alokasi biaya logistik Indonesia terbesar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang merupakan pusat industri dan konsumsi. Pendistribusian barang intrakota di pulau itu 90 persen masih didominasi angkutan darat dan angkutan laut hanya 9 persen.

”Kalau Indonesia bisa mengalihkan 50 persen saja pola distribusi barang intra-Pulau Jawa dan Jawa-Sumatera dari angkutan darat ke angkutan laut, akan menurunkan biaya logistik 3,69 persen dari PDB. Artinya, akan ada penghematan biaya logistik sekitar Rp 300 triliun,” kata Lino mengutip hasil studi dari McKinsey Global Institute.

Menurut Lino, IPC telah berupaya memperbaiki infrastruktur dan membangun pelabuhan baru. Berkat perbaikan infrastruktur itu, waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) barang impor menjadi lebih cepat, dari 8,9 hari pada 2013 menjadi 5,2 hari pada 2014.

IPC juga berencana memanfaatkan kanal jalur Cikarang-Bekasi-Laut (CBL) sepanjang 40 kilometer dengan investasi Rp 1 triliun. ”CBL itu menghubungkan Tanjung Priok ke kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. CBL mampu dilewati dua kapal tongkang berkapasitas 60 kontainer,” katanya.

Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Anwar Satta berharap infrastruktur pelabuhan yang masuk jalur tol laut segera digarap secara terintegrasi. ALFI juga meminta proses perizinan logistik dilakukan satu atap sehingga semakin bisa memangkas waktu tunggu.

”Banyak pelabuhan di Indonesia yang belum memiliki dermaga yang luas dan panjang. Hal itu berpengaruh pada waktu tunggu kapal dan pergerakan barang dari pulau ke pulau,” katanya. (Kompas)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //