News


JAKARTA, KOMPAS — Ratusan bagan tancap yang dipasang para nelayan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Seribu dinilai meresahkan karena telah mengganggu jalur pelayaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu pun kesulitan menertibkan bagan-bagan tersebut.

Bagan-bagan tersebut dibuat untuk menangkap ikan dan kerang hijau. Menurut Wakil Bupati Kepulauan Seribu Ibnu Sabiin Hatta, ratusan bagan tersebut tak hanya berada di wilayah Kepulauan Seribu, tetapi juga berada di wilayah Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang. Begitu pun dengan nelayannya, hampir 95 persen bukan warga Kepulauan Seribu.

”Dan yang menjadi korban adalah warga Kepulauan Seribu saat melintasi perairan ini. Beberapa tahun lalu kapal ambulans kami menabrak jejeran bagan yang menyebabkan sejumlah warga meninggal,” tutur Ibnu saat operasi pembongkaran sebagian bagan-bagan tersebut di Pulau Cipir, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (18/12)..

Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, sebanyak 435 bagan tersebar di wilayah yang membentang antara Pulau Cipir dan Pulau Onrust. Akibat banyaknya bagan, hanya tersisa jalur laut selebar 100 meter dari garis pantai Pulau Cipir yang masih bisa dilewati kapal atau perahu.

Ibnu menambahkan, penertiban bagan-bagan ini sangat sulit dilakukan. Pasalnya, untuk membongkar satu bagan saja memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. ”Untuk membongkar satu bagan saja memerlukan puluhan aparat dan beberapa kapal. Jadi, tentu tidak mudah untuk menertibkan bagan sekaligus,” ujarnya.

Selain itu, kata Ibnu, melihat penyebaran bagan-bagan tersebut, pembongkaran tak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkab Kepulauan Seribu. Koordinasi dan komunikasi antarwilayah diperlukan. ”Pembongkaran sebaiknya dilakukan bersama-sama sehingga jumlah yang bisa dibongkar jauh lebih banyak,” tuturnya.

Sejak Kamis pagi, sekitar 100 aparat gabungan diturunkan untuk menertibkan ratusan bagan yang berada di perairan Kepulauan Seribu, tepatnya di dekat Pulau Cipir, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Aparat gabungan ini berasal dari Satpol PP dan Polres Kepulauan Seribu serta sejumlah aparat TNI.

Operasi selama tiga jam yang dimulai sejak pukul 09.00 itu hanya berhasil membongkar dua bagan kerang hijau dan empat bagan ikan. Pembongkaran setiap bagan memerlukan waktu sekitar 30-60 menit. Hingga sore, hanya 14 bagan yang bisa dibongkar.

Pembongkaran ini, kata Kepala Satpol PP Kepulauan Seribu Hartono, telah sesuai dengan peraturan daerah DKI Jakarta yang melarang pendirian bagan jenis tancap. Apalagi, bagan-bagan ini juga mengganggu jalur pelayaran sehingga sering terjadi insiden kapal menabrak bagan.

Dihentikan nelayan

Selain makan waktu lama, operasi penertiban bagan itu juga mendapat perlawanan dari para nelayan pemilik bagan. Dengan sepuluh perahu, mereka berusaha menghalang-halangi penertiban ini.

Bahkan, beberapa di antara mereka nekat naik ke atas kapal petugas. Menurut H Sabba (54), salah satu nelayan kerang hijau, para pemilik bagan tak diberi tahu lebih dulu soal pembongkaran ini.

”Kami memang pernah diundang (sosialisasi), tetapi yang akan dibongkar (katanya) cuma bagan tancap untuk ikan. Hari ini tiba-tiba yang dibongkar semuanya,” kata warga Dadap, Kabupaten Tangerang, itu.

Menurut Sabba, pihaknya ingin menuruti kemauan pemerintah, tetapi dengan koordinasi yang baik. Apalagi, biaya pembangunan bagan tidak kecil, yakni mencapai Rp 7 juta-Rp 10 juta per bagan.

Sabba mengatakan, mereka memindahkan lokasi pendirian bagan itu ke wilayah Kepulauan Seribu karena perairan di sekitar tempat tinggal mereka telah tercemar limbah. Mereka juga mengatakan telah bertahun-tahun mendirikan bagan berada di perairan tersebut, tetapi baru kali ini ada pembongkaran.

Iskandar, warga lain, menuturkan, selama ini juga tidak ada batas wilayah yang jelas antara Kepulauan Seribu dan wilayah tetangga. Menurut dia, batas itu diperlukan agar warga bisa lebih berhati-hati memasang bagan di daerah tersebut.

Kepala Polsek Kepulauan Seribu Selatan Ajun Komisaris Susilo menyampaikan, pembongkaran untuk bagan kerang hijau dihentikan hingga Kamis sore. Namun, koordinasi pembongkaran selanjutnya tetap dilakukan.

”Bagaimanapun, hal ini melanggar aturan. Sebenarnya, musyawarah, peringatan dan pemberian surat telah berkali-kali dilakukan. Namun, bagan-bagan itu tetap tidak dibongkar. Saat pembongkaran dilakukan oleh pemerintah, nelayan baru menolak,” ujarnya. (Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //