News


JAKARTA—Sejumlah pelaku industry jasa keuangan masih menunggu arah pengembangan sektor maritim secara lebih jelas sebelu memutuskan untuk terlibat mengucurkan kredit ke sektor tersebut.

Direktur Utama PT Bank Permata Tbk. (Bank Permata) Roy Arman Arfandy mengakui hingga saat ini total outstanding kredit ke sektor kemaritiman masih relatif kecil. Pasalnya, belum banyak bank memahami secara mendalam potensi bisnis di sektor ini.

Ketika pemerintah baru kemudian meminta perbankan terlibat lebih jauh untuk membiayai sektor ini, Roy menilai bank terlebih dahulu membutuhkan waktu untuk mempelajari lebih detail terkait potensi pembiayaan di sektor ini.

“Sektor kemaritiman kan luas sekali. Kami harus lihat lebih teliti, sektor dan subsektor mana yang bagus,” ujarnya.

Saat ini, unit usaha syariah Bank Permata telah memiliki produk pembiayaan yang dinilai cocok untuk masuk ke sector tersebut yakni pembiayaan dengan akad ijarah muntahiyah bitta mlik (IMBT).

Saat ini, produk pembiayaan dengan akad IMBT alias sewa beli ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah nasabah yang membutuhkan dana pembelian kapal.

Direktur Bisnis PT Bank Negara Indonesia Tbk Krishna R. Suparto mengatakan total penyaluran kredit BNI ke sector kemaritiman mencapai hingga kuartal III/2014 mencapai Rp3 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut masih kecil dari total outstanding kredit.

“Kami masih mengkaji peningkatan, karena ada masalah yang belum begitu jelas mulai dari data persolan dari hulu hingga pasar,” ungkapnya.

Direktur Utama PT Bank International Indonesia Tbk. (BII) Taswin Zakaria mengatakan pihak nya siap menyalurkan pembiayaan ke sektor perikanan dan kelautan dalam skala menengah dan besar. Saat ini BII tengah mengeksplorasi berbagai peluang bisnis yang dapat dibiayai oleh bank.

“Perbankan siap dukung rencana pemerintah di bidang maritim. Sedang eksplorasi bidangbidang yang bisa di bia yai,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasi Ritel PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Sahata L. Tobing mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait konsep pembiayaan ke sektor maritim, terutama kredit kepada nelayan.

Menurutnya, keterlibatan industri asuransi sebagai penjamin kredit nelayan harus diperhitungkan secara seksama. Posisi industri asuransi, lanjutnya, bukan sebagai penjamin kredit macet ketika musim badai tiba sehingga nelayan gagal melaut. Sahata mengusulkan perbankan menerapkan skema cicilan khusus bagi nelayan yang mengakses kredit. “Misalnya pas waktu musim badai yang setiap tahun bisa diprediksi waktunya, nelayan dibebaskan dari kewajiban mengangsur”.

BUNGA TINGGI

Sikap para bankir tersebut merupakan respons terhadap keinginan pemerintah yang mendorong industri perbankan terlibat aktif dalam penyaluran kredit pada sektor kemaritiman untuk mendukung program pemerintah Kabinet Kerja.

Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja Susi Pudjiastuti menilai selama ini sektor kemaritiman cukup lama dipunggungi oleh industri keuangan. Susi membandingkan Indonesia dengan Singapura. Menurutnya, suku bunga kredit sektor perikanan di Singapura hanya 3%, sedangkan debitur di Indonesia bisa mendapatkan kredit hingga 12%.

“Kita bisa membangun laut dengan mengandeng lembaga finansial dan mengajak pengusaha duduk bersama, melihat kesalahan yang pernah dilakukan serta antisipasi,” ungkapnya, Kamis (27/11). Meskipun begitu banyak potensi di sector kemaritiman, Susi mengungkapkan masih kecil industry perbankan yang berani menyalurkan kredit ke sektor tersebut, sehingga perlu ada pembenahan. Dia juga meminta Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong industri keuangan masuk ke industri kemaritiman.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan pembiayaan kemaritiman sangat besar mulai dari segmen garam hingga pembelian kapal besar. Muliaman juga menjanjikan OJK membangun akan membangun roadmap khusus pembiayaan kemaritiman.

Selain itu, OJK juga akan membentuk modal pembiayaan standar guna meningkatkan partisipasi pembiayaan di sektor kemaritiman. “Industri perbankan dan non bank bisa menjadi tulang punggung perekonomian dalam penyaluran kredit terutama sektor kemaritiman,” katanya. Berdasarkan laporan industry perbankan, hingga September 2014, jumlah penyaluran fungsi intermediasi untuk bidang kemaritiman senilai Rp67,33 tri liun atau sekitar 1,85% dari outstanding kredit senilai Rp3.561 triliun. Adapun kredit untuk bidang kemaritiman pada 2013 mencapai Rp61,19 triliun atau sekitar 1,78%.

Sayangnya, minimnya penyaluran ke sektor kemaritiman malah menimbulkan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pada September 2014 mencapai 14,09% atau meningkat dari 13,05% pada akhir 2013.

Muliaman mengatakan perlu perbaikan infrastruktur baik dari sisi sektor jasa keuangan selaku penyedia dana, maupun pelaku usaha kemaritiman. Dia juga mengharapkan agar pelaku usaha kemaritiman meningkatkan kualitas usaha untuk meningkatkan kepercayaan industri keuangan dalam menyalurkan kredit.

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Djarot Kusumayakti mengungkapkan ada sesuatu yang jika potensi besar, tetapi saat bank masuk muncul kualitas aset yang bermasalah. (Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //