News


JAKARTA—Megaproyek Jembatan Selat Sunda yang digagas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berpotensi besar dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK di bidang kemaritiman.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menyatakan dari segi teknis sebenarnya pihaknya telah melakukan perencanaan dan penelitian untuk proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dalam jangka panjang. Namun, dia menyatakan instansinya akan tetap mematuhi apapun keputusan pemerintah, termasuk apabila megaproyek JSS ini dibatalkan.

“Dari segi technically sudah kami lakukan, tetapi kalau dari sisi politically diputuskan untuk tidak diteruskan, kami akan ikuti keputusan itu,” katanya, Selasa (4/11).

Selain itu, pihaknya akan mengikuti arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan. “Masalah ini (pembatalan proyek JSS) masih dibahas di kabinet, tetapi kalau dilihat dari running text pemberitaan sudah dibilang tidak akan lanjut. Kami akan ikuti keputusan itu untuk tidak melanjutkan dan ikuti saja arahan dari Bappenas,” ujarnya.

Proyek JSS, sambungnya, merupakan salah satu bagian dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tidak diprioritaskan pembangunanya oleh pemerintah karena dinilai bertentangan dengan konsep kemaritiman. Adapun, proyek-proyek infrastruktur yang akan diprioritaskan pembangunannya antara lain pelabuhan yang bisa mendukung konsep tol laut, dan jaringan irigasi yang bisa mendukung konsep kedaulatan pangan.

“Proyek JSS ini sifatnya memang masih abu-abu. Makanya, selain proyek-proyek yang sesuai dengan visi-misi Presiden Jokowi akan di-drop terlebih dahulu,” tuturnya.

Menanggapi rencana pembatalan proyek JSS, Ketua Masyarakat Indonesia (MTI) Danang Parikesit mendukung dilakukannya peninjauan kembali rencana pembangunan JSS. “Kalau konsep Presiden Jokowi adalah meningkatkan aktivitas penyeberangan laut, kebutuhan terhadap jembatan barangkali baru akan muncul pada 2030, sehingga keberadaan jembatan ini belum begitu dibutuhkan,” ujarnya.

PEMBANGUNAN PELABUHAN

Menurutnya, untuk mewujudkan konsep negara maritim, pemerintah justru harus segera melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Danang menjelaskan pembangunan pelabuhan yang kuat secara ekonomi adalah pelabuhan yang memiliki fasilitas infrastruktur memadai dan manajemen yang bagus. Setidaknya dibutuhkan 30 sampai dengan 50 pelabuhan yang kuat secara ekonomi untuk mendukung konsep negara maritim.

Sementara itu, Direktur Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) Agung R. Prabowo menyatakan selaku pemrakarsa megaproyek JSS pihaknya akan tunduk dan loyal kepada apapun keputusan yang legal dan sah dari pemerintah. “Kami siap melakukan penyesuaian, tetapi sampai dengan saat ini kami masih menunggu adanya keputusan resmi dari pemerintah,” ucapnya.

Meskipun demikian, dia menilai proyek JSS ini masih sangat layak untuk dilanjutkan pembangunannya. Dia juga menyayangkan apabila proyek yang proses perencanaannya sudah dialakukan sejak lama ini akhirnya harus dibatalkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, proyek ini sebelumnya sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu, sebelum adanya keputusan resmi pemerintah, pihaknya masih berkomitmen melaksanakan program pembangunan JSS sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau JSS.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan pemerintah mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra sepanjang 29 km ini lantaran bertentangan dengan konsep kemaritiman yang digagas Presiden Jokowi.

“Proyek ini memang belum ada kejelasan sejak masa pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), makanya mereka belum memutuskan go ahead,” tuturnya. Adapun alasan lainnya, ucap Sofyan, pembangunan proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar yang diperkirakan mencapai Rp200 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago mengatakan pemerintah tidak memasukkan proyek JSS dalam rencana pembangunan infrastruktur. Hal itu disebabkan di sektor transportasi, Presiden Jokowi ingin mengoptimalkan jalur laut sebagai transportasi distribusi logistik dan jasa karena lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jalur darat. Daripada mengalokasikan anggaran untuk pembangunan JSS, tuturnya, pemerintah lebih memilih mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan sebagai transportasi logistik.( Bisnis Indonesia)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //