News


JAKARTA—Bank Indonesia mewajibkan setiap aktivitas transaksi jasa kepelabuhanan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Para pelanggar akan diganjar sanksi berat. Sanksi tersebut berupa pidana sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 7/2011 tentang Mata Uang dan UU Bank Indonesia Pasal 10 dan 15.

Deputi Direktur Bank Indonesia Hernowo Kunto Aji mengatakan seluruh transaksi tunai maupun nontunai dalam jasa kepelabuhan di wilayah Indonesia wajib dikonversi dalam mata uang rupiah. “Sepanjang transaksi masih di wilayah NKRI, harus pakai rupiah. Penggunaan rupiah akan lebih efektif ketimbang BI meredam gejolak moneter atas mata uang asing,” ujarnya saat sosialisasi kewajiban penggunaan mata uang rupiah terhadap jasa kepelabuhanan di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (17/11).

Sosialisasi itu diikuti oleh manajemen Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta International Container Terminal (JICT), Mustika Alam Lestari, Pelindo II. Adapun, asosiasi pengguna jasa yang terlibat diwakili oleh Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, serta Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI).

Hernowo juga mempertanyakan masih adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur tarif jasa kepelabuhanan menggunakan mata uang asing yakni menyangkut biaya container handling charges (CHC) maupun terminal handling charges (THC).

Pada sisi lain, juga ada Instruksi Menteri Perhubungan No. 3/2014 tentang Penyelesaian Kewajiban Kegiatan di Bidang Transportasi Wajib Menggunakan Rupiah. “Harga barang dan jasa termasuk jasa kegiatan kepelabuhanan wajib pakai rupiah,” ujarnya.

Senior Manager Pemasaran PT Pelindo II/IPC Agus Santoso mengatakan Pelindo II sudah meminta untuk menunda kewajiban penggunaan rupiah pada jasa kepelabuhanan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No. 7/2011 tentang Mata Uang, katanya, disebutkan mengecualikan kewajiban penggunaan mata uang rupiah terhadap transaksi jasa kepelabuhanan yang merupakan jenis perdagangan internasional. “Pelindo II sudah mengirimkan surat penundaan itu kepada Menko Perekonomian dan Menhub pada 29 September 2014,” ujar Agus.

Dia mengatakan pertimbangan Pelindo II meminta penundaan penggunaan rupiah tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dari dua kantor hukum yaitu Susandarini & Partner dan Oentoeng Suria & Partner. “Secara hukum, kegiatan jasa kepelabuhanan di Pelindo II merupakan bagian dari perdagangan internasional. Ini yang mesti kita samakan dulu persepsinya,” ucapnya.

JANGAN MEMBANTAH

Namun, Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok mengingatkan agar Pelindo II selaku operator pelabuhan Tanjung Priok jangan membantah dan harus mematuhi penggunaan rupiah dalam setiap transaksi jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok.

Kepala OP Tanjung Priok Wahyu Widayat mengatakan ketentuan penggunaan rupiah sudah diamanatkan dalam UU serta Instruksi Menhub.“Sudahlah, Pelindo II jangan ngeyel (membantah). Ikuti saja kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Wahyu mengatakan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah sudah diatur sangat tegas. “Ada sanksi pidana bagi yang melanggar sebagaimana Pasal 33 UU No. 7/2011,” ucapnya.

OP Tanjung Priok, katanya, mempersilakan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelanggar UU No. 7/2011 tersebut di Pelabuhan Priok. “Secara teknis, nanti yang menindak pihak kepolisian, Kejaksaan maupun aparat KPLP [Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai] jika pelanggaran aturan itu terjadi di Priok. Saya sudah koordinasi dengan semua instansi itu,” paparnya.

Meski demikian, Agus tetap berkeras agar pelaksanaan penggunaan rupiah ditunda. Pertimbangan lain dari Pelindo II, ucapnya, adalah sudah ada kontrak dengan Hutchison Port Holding dan Mitsui & Co. dalam pengoperasian terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

(Bisnis Indonesia )

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //