News


JAKARTA—Menindaklanjuti manipulasi data kapal ikan yang marak di daerah, maka pemerintah akan menggratiskan biaya verifikasi kapal tersebut di berbagai daerah.

Manipulasi data kapal tersebut dilakukan untuk menghindari perizinan di pemerintah pusat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pembiayaan ini akan ditanggung seluruhnya oleh KKP dan Kementerian Perhubungan.

“Ada permintaan jangan sampai verifikasi ulang membawa biaya. Jadi mungkin biaya akan ditanggung oleh KKP dan [Kementerian] Perhubungan. Digratiskan untuk verifikasi ukuran kapal,” ujarnya saat konferensi pers bersama pemerintah daerah dan Polair, Senin (2/2).

Dia menambahkan selama ini praktik manipulasi data kapal ini dilakukan dengan menurunkan kapasitas kapal (mark down) yang terdata di dokumen. Biasanya, kapal di atas 30 gross tonnage (GT) diturunkan menjadi lebih rendah agar terhindar dari perizinan di pemerintah pusat dan tidak membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, Susi mengatakan kapalkapal ini juga memanipulasi data kapalnya di dokumen agar dapat menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti cantrang. Selama ini beberapa daerah masih memperbolehkan penggunaan alat tangkap tersebut.

Dia mencontohkan di Belawan tercatat ada 300 kapal yang melakukan praktik mark down tersebut. Selisih kapasitas yang dimanipulasi dapat mencapai 80.000 GT.

“Selisih hampir 80.000 GT, dikali Rp1 juta saja uangnya sudah besar sekali, belum di Tegal, Pati, Juana, mungkin akan menyumbangkan PNBP yang luar biasa,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja pernah mengatakan dengan verifikasi ini, maka PNBP tahun ini ditargetkan sebesar Rp1,4 triliun. Sementara PNBP tahun lalu terhitung Rp270 miliar.

“Nanti banyak formula untuk mencapai target ini. Dari pengu rangan praktik mark down, harga terlalu murah, banyak formula,” katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Lalu M. Syafriadi mengatakan di wilayahnya praktik mark down ini memang kerap terjadi. Menurutnya, saat ini ada sekitar 2.000 kapal dengan kapasitas 10 GT – 30 GT yang tercatat di wilayahnya.

“Itu tidak semuanya mark down, tapi saya belum bisa bilang berapa jumlahnya. Karena saya harus buktikan dulu.” (Bisnis Indonesia)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //