News


petikemas-tanjung-priok-650x250

Pemerintah menyiapkan terobosan untuk mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan menjadi 2-2,5 hari. Pembenahan antara lain meliputi perbaikan arus barang, pembuatan zona penyangga pemeriksaan, dan kenaikan tarif.

Targetnya, proses pemeriksaan barang di karantina ikan dipangkas dari 0,4 hari menjadi 0,2 hari dan pertanian dari 1,2 hari menjadi 0,5 hari. Adapun proses di Bea dan Cukai dikurangi dari 0,6 hari menjadi 0,2 hari.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Jakarta, Selasa (25/8), mengemukakan dugaannya mengenai keberadaan mafia dalam sistem bongkar muat barang di pelabuhan. “Kami enggak ragu-ragu untuk menyikat (mafia). Kalau ada pejabat yang macam-macam, kita geser. Kalau swasta yang mengatur dan memperpanjang proses, kita hentikan kontraknya,” ujarnya.

Rapat koordinasi yang antara lain dihadiri Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong itu memutuskan pembentukan Tim Satuan Tugas Pembenahan Waktu Bongkar Muat. Tim diketuai Ronnie Higuchi Rusli, yang diberi waktu 1 bulan untuk membenahi bongkar muat.

“Tugas kita membuat dwelling time berkurang dan lebih efisien sehingga importir dan eksportir bisa menikmati biaya lebih murah sehingga lebih kompetitif,” kata Rizal.

Ronnie mengemukakan, masalah di pelabuhan menumpuk, mulai dari prapabean, kepabeanan, hingga setelah pabean. Pihaknya mengejar waktu bongkar muat 2-2,5 hari. “Kami harapkan pada Oktober terealisasi waktu bongkar muat turun secara bertahap,” katanya. Ia menambahkan, banyak mafia di pelabuhan yang mempersulit proses bongkar muat. Hal itu membuat pungutan liar guna memperlancar proses, muncul.

Ada tujuh langkah untuk mengurangi waktu bongkar muat di pelabuhan, di antaranya mempercepat proses pengeluaran barang impor di pelabuhan dengan kemudahan bagi importir yang masuk jalur hijau. Importir yang bermasalah dan reputasinya kurang baik masuk ke jalur merah.

“Saat ini, jumlah importir dan eksportir yang masuk jalur merah hanya 6 persen. Tetapi, jalur merah itu tetap membuat waktu bongkar muat lama,” ujarnya.

Secara terpisah, Dewan Pelabuhan Tanjung Priok meminta regulator lebih fokus pada pengawasan kinerja terminal peti kemas. Sekretaris Dewan Pelabuhan Tanjung Priok Subandi berpendapat, cara menaikkan tarif tidak tepat.

Penyelidikan baru

Kepolisian Daerah Metro Jaya membuka penyelidikan baru terkait kasus mafia perizinan impor di Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murthi mengatakan, kasus baru itu menyangkut kartel pengadaan sejumlah komoditas.

Namun, Krishna menolak menyebutkan komoditas atau barang yang dimaksud, dengan alasan masih penyelidikan. Menurut dia, keberadaan kartel berimplikasi pada dugaan tindak pidana pengaturan harga dan kuota pengadaan barang-barang tertentu.

Sumber: maritimenews.id

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //