News


JAKARTA—Pebisnis mendesak pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok memperbesar kapasitas tampung lapangan penumpukan sehingga barang impor tidak terbebani biaya relokasi.

Ketua Bidang Perdagangan dan Kepelabuhanan Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Subandi mengatakan di pelabuhan manapun di dunia, pengelola terminal peti kemas memiliki back up area untuk memindahkan peti kemasnya jika yard occupancy ratio (YOR) lapangannya tinggi.

Terlebih, tuturnya, importir mana pun tidak akan pernah diminta menanggung biaya akibat pemindahan atau relokasi peti kemas tersebut. “Bagi importir tidak ada urusannya soal YOR, kenapa importir yang menanggung dosa akibat itu sehingga barangnya harus direlokasi dan menanggung biaya relokasi,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (16/11). Dia mengatakan hal itu dalam merespons kebijakan yang sudah dikeluarkan Kementerian Perhubungan soal kegiatan relokasi peti kemas impor di pelabuhan Tanjung Priok.

Relokasi peti kemas itu dilakukan bila tingkat pemanfaatan lapangan penumpukan (YOR) di terminal petikemas asal sudah di atas 65%, atau peti kemas impor telah menumpuk lebih dari tujuh hari di tempat itu. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM Menhub) No. KP.807/2014 tentang Kegiatan Perpindahan Barang dan Peti Kemas yang Sudah Melewati Batas Waktu Penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Priok. Beleid ini ditandatangani pada era Menteri Perhubungan E.E.Mangindaan pada 25 September 2014. Importir juga membantah sebagai pihak yang menyebabkan YOR tinggi di terminal peti kemas atau Lini I pelabuhan dan menjadikan kawasan itu sebagai penimbunan.

Menurut Subandi, bagi importir yang belum mengeluarkan peti kemasnya dari terminal bukan karena sengaja menunda-nunda atau melama-lamakan peti kemas di Lini I tetapi karena persoalan clearance yang membutuhkan persetujuan (approval) dari berbagai instansi terkait. Persetujuan itu bisa menyangkut perizinan importasi seperti izin dari Kementerian Perdagangan, Bea dan Cukai, Balai Karantina, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup.(Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //