News


Pelabuhan Tanjung Priok (5)

Surabaya ­– Terminal Peti Kemas (TPK) Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak resmi beroperasi. Namun, masih ada ganjalan yang belum terselesaikan. Yakni, realisasi flyover untuk mengantisipasi kemacetan di pintu masuk kawasan tersebut.

PT Pelindo III sudah mempersiapkan flyover untuk menghindari kemacetan di sekitar Jalan Raya Osowilangun. Proyek tersebut didanai PT Pelindo sebesar Rp 900 miliar. Perizinan di tingkat pusat maupun provinsi sudah turun. Tinggal perizinan di tingkat Pemkot Surabaya.

Panjang flyover itu mencapai 5 kilometer. Target pembangunan dimulai awal 2015. Tapi, hingga sekarang belum terlihat tanda-tanda dimulainya pembangunan. Sesuai rencana, flyover itu akan terhubung ke jalan tol. Kendaraan pengangkut peti kemas tidak perlu lewat jalan raya, tapi langsung dari tol masuk ke Teluk Lamong.

Humas PT Pelindo III Edi Priyanto menegaskan, kepadatan Jalan Raya Osowilangun cukup tinggi. Jangan sampai kehadiran Teluk Lamong menambah kepadatan di jalur tersebut. Karena itu, PT Pelindo III mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi kemacetan. ’’Tapi, belum jelas kapan realisasinya,’’ ucapnya.

Edi menyatakan, dari semua prosedur perizinan, hanya Pemkot Surabaya yang belum jelas. Dia tidak ingin mempersoalkan itu. Bisa jadi, ada aspek lain yang menjadi pertimbangan sehingga izin belum keluar hingga sekarang. ’’Kami pilih menunggu,’’ ucapnya.

Beban muat armada yang melayani pengiriman melalui pelabuhan cukup berat. Biasanya armada yang seperti itu merusak infrastruktur. Akibatnya, biaya pemeliharaan jalan membengkak. ’’Karena itu, dirancang jalur alternatif,’’ jelas Edi.

PT Pelindo III memiliki beberapa alternatif yang ditawarkan. Selain flyover, perusahaan milik pemerintah itu mempersiapkan pengangkutan peti kemas dengan menggunakan kereta. Kemudian, jalur monorel yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak dengan Teluk Lamong. Jalur tersebut khusus pengangkutan antar pelabuhan.

Sampai sekarang, belum jelas rekayasa lalu lintas yang bakal diterapkan di kawasan Teluk Lamong. Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga belum berani mengambil sikap. Alasannya, kawasan tersebut masuk jalan nasional. Kewenangan berada di Kementerian Perhubungan.

Kasi Manajemen Lalu Lintas Dishub Kota Surabaya Robben Rico memilih menunggu. Apakah nanti perencanaan itu ditangani pemerintah provinsi atau diserahkan ke Pemkot Surabaya. ’’Sebelum ada petunjuk, kami tidak berani mengambil langkah,’’ ujar dia.

Sumber: jawapos.com

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //