News


JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada penanganan pencurian ikan oleh armada perikanan Tiongkok di perairan Arafura. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta.

”Kami fokus di timur dulu, terutama pada armada perikanan Tiongkok yang beroperasi di sana. Memang, ada armada perikanan Thailand dan negara lain yang juga bermasalah. Fokus kami saat ini pada Tiongkok dan sudah menghubungi Dubes Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Senin (22/12) malam, di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta.

Menanggapi tawaran Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake untuk memberdayakan armada kapal perang US Navy di Asia Tenggara guna membantu pengamanan laut, termasuk masalah pencurian ikan di kawasan, Susi mengatakan, hal itu merupakan kewenangan kerja sama TNI AL dan US Navy. ”Semangatnya baik. Namun, itu bukan kewenangan saya,” ujar Susi.

Secara terpisah, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, kalau kapal illegal fishing itu beroperasi di wilayah zona ekonomi eksklusif, hal itu menjadi tugas TNI sebagai penyidik.

”Eksekusi illegal fishing akan lebih mudah dilakukan Bakamla karena TNI sebagai militer harusnya menghadapi kapal perang, ” kata Moeldoko seusai Rapat Pimpinan TNI, Selasa.

Galangan kapal

Industri galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau, dinilai berkembang karena mendapat insentif fiskal, seperti tidak ada bea masuk impor suku cadang kapal. Oleh karena itu, pemerintah berencana memberikan insentif yang sama untuk industri galangan kapal di luar Batam.

”Kami baru saja selesai menginventarisasi 198 galangan kapal di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 110 galangan kapal yang berada di Batam, Kepulauan Riau, sudah berkembang maju dan telah membuka lapangan kerja bagi 120.000 orang,” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo di sela-sela kegiatan lokakarya kemaritiman.

Pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, mulai Januari 2015. Pemerintah tidak akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPn), bea masuk komponen kapal, dan memberikan keringanan pajak bagi industri galangan kapal.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia Eddy Kurniawan Logam mengatakan, pemberian insentif merupakan dukungan awal bagi industri galangan kapal. Namun, agar harga kapal kompetitif, pelaku usaha membutuhkan dukungan dana dan bunga yang rendah dari perbankan. ”Di Tiongkok, bunga bank 6-8 persen, di Indonesia 13 persen. Harga kapal mereka lebih kompetitif,” ujar Eddy. (Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //