News


Dua pekan ini setidaknya menjadi pekan tersibuk bagi pengelola Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pekan lalu, belasan pelaku usaha logistik yang tergabung dalam Singapore Logistic Association (SLA) bertandang ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Pelaku usaha logistik asal Singapura itu datang ditemani Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder In donesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi untuk melihat secara langsung aktivitas di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Pekan ini, giliran 70 investor baik dari dalam maupun luar negeri mengunjungi proyek Pelabuhan Kalibaru atau sering disebut New Priok di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Kunjungan itu merupakan rangkaian kegiatan Mandiri Investment Forum.

Fakta kemacetan lalu lintas di jalur distribusi dari dan ke Tanjung Priok menjadi sorotan utama belasan pelaku usaha logistik asal Singapura anggota SLA.

Menurut Ketua SLA Stanley Lim, tingkat kemacetan di jalur distribusi yang melayani kegiatan ekspor impor menjadi baromater tumbuh kembangnya area kawasan industri atau hinterland pendukung aktivitas pelabuhan dan bandara.

Sekilas pernyataan Lim terdengar sederhana. Namun, dia menyampaikan masalah kemacetan di jalur distribusi bisa menghambat pengembangan hinterland yang pada gilirannya menurunkan aktivitas per ekonomian nasional.

Bila diresapi apa yang diutarakan Lim merupakan cambuk bagi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau IPC selaku operator Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia ingin mengingatkan aktivitas logistik tidak boleh ada hambatan sekecil apa pun. Apalagi, jika hambatan itu hanya diakibatkan faktor minimnya infrastruktur logistik.

Setidaknya ada dua pesan yang bisa ditangkap saat sejumlah investor berkunjung ke Tanjung Priok. Pertama, pemerintah perlu segera menyelesaikan pembangunan akses jalan tol langsung menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang terkoneksi dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Kedua, pemerintah diminta mengembangkan hinterland guna mendongkrak produktivitas Pelabuhan Tanjung Priok seiring dengan pengembangan fasilitas dan investasi di pelabuhan itu.

Selama ini, masalah pe ngem bangan hinterland Pelabuhan Tanjung Priok luput dari perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan di pelabuhan. Apalagi, sepanjang tahun lalu sejumlah industri atau pabrik yang sebelumnya berada di kawasan industri di DKI Jakarta, Tangerang hingga Karawang Jawa Barat terpaksa merelokasi kegiatannya ke daerah lain.

Sejumlah daerah mendapatkan berkah itu antara lain Semarang, Jawa Tengah dan daerah lain di luar Pulau Jawa. Pertimbangannya soal upah minimum provinsi (UMP) yang lebih rendah ketimbang di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Sejauh ini, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta masih mengandalkan dukungan luas kawasan industri yang ada di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Secara nasional, luas area kawasan industri mencapai 30.000 ha. Ada pun porsi dukungan hinterland di Pelabuhan Tanjung Priok yang berasal dari industri DKI Jakarta hanya 4% atau sekitar 1.089 ha, Tangerang (Banten) 11% atau sekitar 3.140 ha dan Jawa Barat mencapai 41% atau sekitar 11.929 ha.

Yukki Nugrahawan Hanafi mengingatkan pentingnya mengembangkan kawasan perdagangan dan industri perakitan produk akhir dari komoditas tujuan ekspor di sekitar pelabuhan dan bandara. Selain itu, perlu penyediaan banyak akses jalan bagi angkutan barang yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.

Tanpa dukungan hinterland yang ideal, menurutnya, pengembangan infrastruktur dan investasi peralatan yang sudah dilakukan di Tanjung Priok dan Soekarno-Hatta akan mubazir.

Selain itu, perlu pemanfaatan moda kereta api barang guna mengatasi inefisiensi logistik akibat kemacetan di jalan raya dari dan ke pelabuhan dan bandara.

Kemacetan lalu lintas menuju pelabuhan dan bandara ditambah lamanya pelayanan bongkar muat menyebabkan rendahnya produktivitas truk sehingga menjadi salah satu faktor pemicu biaya tinggi logistik.

“Persoalannya sekarang, pemanfaatan angkutan kereta barang masih belum maksimal dikarenakan proses operasionalnya tidak sederhana dibanding truk, serta ketersediaan stasiun yang tidak strategis,” paparnya.

Oleh karena itu, Yukki mengharapkan pemerintah melakukan sosialisasi tentang keuntungan penggunaan KA barang kemudian membuka peluang stasiun baru untuk KA barang.

Sejauh ini, biaya logistik di Indonesia masih memakan porsi 24,6% dari produk domestik bruto atau tertinggi ketimbang negara Asean lainnya.

Porsi terbesar dari komponen biaya logistik disumbangkan oleh stock inventory yang mahal serta porsi moda transportasi darat yang masih dominan yakni mencapai 10 kali dari moda transportasi laut.

PILIHAN UTAMA

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan justru optimistis moda angkutan jalan masih menjadi pilihan utama kegiatan distribusi barang dan peti kemas pada beberapa tahun mendatang.

“Tidak ada satu kilogram barang pun yang tidak diangkut menggunakan truk dari pelabuhan maupun bandara,” ujarnya.

Gemilang juga menilai pergeseran daerah hinterland Pelabuhan Tanjung Priok yang didominasi industri di Jawa Barat merupakan hal yang lazim dalam aktivitas perekonomian. Apalagi banyak faktor yang memengaruhi pergeseran hinterland tersebut seperti soal upah buruh hingga kenyamanan investor dalam berinvestasi.

Selama tahun lalu, dia memaparkan kegiatan pengangkutan barang dan peti kemas menggunakan truk di Tanjung Priok memang menurun signifikan akibat merosotnya arus barang melalui pelabuhan itu.

Data IPC yang diperoleh Bisnis mencatat arus kunjungan kapal melalui Pelabuhan Tanjung Priok selama 2014 turun 11% ketimbang tahun sebelumnya. Dampaknya, arus peti kemas di Tanjung Priok turun 10%, dan arus barang umum nonpeti kemas juga turun 0,7%.

Kekhawatiran pelaku usaha logistik dan transportasi menjadi catatan penting IPC pada saat operator pelabuhan itu membangun proyek New Priok.

Direktur Utama PT Pelindo II/IPC Richard Joost Lino mengutarakan akan mengadopsi pemanfaatan berbagai moda transportasi baik truk, kapal tongkang hingga KA sebagaimana diterapkan negara maju untuk menekan biaya logistik di pelabuhan.

Menurutnya, IPC juga akan mempercepat proses menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri. Saat ini, IPC dalam proses pengambilalihan 45% saham calon mitra pemegang konsesi jalan tol lingkar Jakarta II Cibitung-Cilincing.

Dari sisi moda KA, IPC juga menggagas kerja sama untuk membangun jalur rel baru dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Kawasan Berikat Nusantara dan daerah industri Cikarang.

Dari sisi moda laut, perseroan juga akan memanfaatkan kanal yang ada sepanjang 40 km dari Tanjung Priok ke kawasan industri Cikarang Jawa Barat atau dikenal dengan istilah Cikarang-Bekasi-Laut (CBL).

Nantinya, kanal itu akan menjadi jalur transportasi yang bisa dilewati kapal tongkang berkapasitas 60 boks kontainer. IPC juga menyiapkan proyek terminal tongkang di wilayah Cikarang.

Semua terobosan IPC itu bertujuan menekan ongkos logistik di tengah kemacetan jalur distribusi dari dan menuju Tanjung Priok. Dengan memaksimalkan moda KA dan kapal tongkang untuk menghubungkan Tanjung Priok-hinterland akan berkonsekuensi menyusutnya penggunaan truk pengangkut barang dan peti kemas di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Bisnis Indonesia

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //