News


JAYAPURA, KOMPAS — Pengerjaan proyek jembatan dan jalan Holtekamp oleh Pemerintah Provinsi Papua menyebabkan hutan bakau di sepanjang Pantai Mendug, Teluk Youtefa, Kota Jayapura, rusak parah. Kampung Enggros di sekitar area hutan yang dihuni ratusan warga pun terancam mengalami abrasi dan rawan dilanda tsunami jika ada gempa bumi.

Menurut pemantauan Kompas, Minggu (1/2), ratusan hutan bakau di sepanjang 7 kilometer bibir pantai Mendug telah ditebang para pekerja proyek.

Luas hutan bakau di sepanjang bibir pantai mencapai 70 meter. Namun, luas lahan bakau yang ditebang mencapai 35 meter. Sebagian besar bekas lahan ditimbun tanah dari batuan kapur sebagai bahan dasar pembuatan jalan itu. Hutan bakau yang tersisa hanya sepanjang 2 kilometer bibir pantai.

Direktur Lembaga Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Pesisir Papua Yehuda Hamokwaron yang ditemui di Pantai Mendug, kemarin, mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan Balai Jalan Nasional Wilayah X Papua yang mengerjakan proyek itu telah menyalahi analisis mengenai dampak lingkungan.

”Saya adalah salah satu penyusun amdal dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 8 kilometer itu. Dalam pembahasan terakhir tahun lalu, kami sepakat agar proyek itu tidak mengganggu hutan bakau di Mendug. Namun, fakta di lapangan tidak sesuai dengan amdal,” ujarnya.

Yehuda menyatakan, hutan bakau berperan penting bagi warga di Kampung Enggros karena hutan itu mencegah terjadi tsunami. ”Sudah berulang kali Enggros kena tsunami. Peristiwa terakhir pada 11 Maret 2011. Tak ada korban jiwa karena terhalang hutan bakau,” ungkapnya.

Aktivis lingkungan dari Forum Peduli Port Numbay Green Andre Liem mengatakan, upaya penanaman 8.500 pohon bakau di Mendug selama empat tahun terakhir jadi sia-sia. ”Pihak birokrasi sama sekali tak menghargai upaya kami menyelamatkan bakau di Youtefa,” katanya.

Dian Wasaraka, aktivis lingkungan hidup, mengatakan, pembangunan proyek itu di kawasan Teluk Youtefa melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Lindung Nasional. Sebab, Teluk Youtefa termasuk kawasan lindung nasional.

”Dalam regulasi itu disebutkan, kawasan lindung nasional adalah tempat yang tak diperkenankan dan dibatasi pemanfaatan ruangnya. Fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup, warisan budaya, dan mengurangi dampak bencana alam,” ucap Dian.

Terkait hal itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura Ketty Kailola mengatakan, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua atas kerusakan hutan bakau di Youtefa. ”Kami siap memperjuangkan rehabilitasi hutan bakau. Jika ada pembangunan proyek di hutan bakau, semestinya disiapkan rehabilitasi,” ujarnya. (Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //