News


INDRAMAYU—Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengklaim nilai produksi ikan tangkap di wilayahnya pada 2014 mencapai Rp2,1 triliun atau setara dengan 126.783 ton hasil tangkapan laut yang tercatat sekitar 34 jenis tangkapan.

Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu menyebutkan produksi ikan tangkap pada 2014 turun tipis se kitar 1,37 dari produksi ikan tangkap pada 2013 yang mencapai 128.548,02 ton.

Meskipun jumlah produksi turun tipis, akan tetapi untuk nilai produksi ikan tangkap di Indramayu sepanjang tahun lalu mengalami peningkatan sekitar 14,5% dari nilai produksi ikan tangkap 2013 yang mencapai Rp1,8 triliun.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Mohammad Sam’un mengatakan turunnya produksi ikan tangkap disebabkan ada sejumlah regulasi dari pemerintah pusat seperti pengurangan kuota solar kepada nelayan mulai pertengahan 2014 sehingga produktivitas turun.

Meski ada pengurangan kuota solar, namun secara nilai jual ikan mengalami tren positif sehingga nilai hasil produksi ikan tangkap di Indramayu melonjak cukup tinggi.

“Produksi ikan tangkap sejak pertengahan 2014 mengalami penurunan di sejumlah tempat pelelangan ikan [TPI] akibat pengurangan kuota solar,” katanya ketika dihubungi, Minggu (1/2).

Sam’un berharap banyaknya kebijakan yang di keluarkan pemerintah pusat bisa selaras dengan program pemerintah daerah dalam mendorong produksi ikan, khususnya untuk ikan tangkap.

Ketika dihubungi terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ono Surono menyangsikan nilai produksi ikan tangkap di Indramayu mencapai Rp2,1 triliun, karena diduga tidak sebanding dengan pen dapatan asli daerah (PAD) dari retribusi di tempat pelelangan ikan (TPI).

Dia memaparkan hasil tang kapan ikan di kenakan pajak retribusi di TPI sebesar 2,25%. Jika pendapatan dari retribusi tidak senilai Rp48 miliar, maka ada dua kemungkinan, yaitu ada ke keliruan penghitungan data produksi atau ada potensi kebocoran PAD dari retribusi penjualan ikan di TPI.

“Potensi kebocoran PAD dari retribusi di TPI perlu diatasi agar tidak merugikan negara,” ujarnya. (Bisnis Indonesia)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //