News


KAPAL-PESIAR-00

Dewi fortuna tengah menghampiri bisnis perkapalan. Saat pesanan terasa sepi sepanjang paruh pertama 2015, kini industri galangan kapal mendapatkan angin segar setelah pemerintah mulai membuka tender pengadaan 170 kapal dengan nilai proyek hampir Rp10 triliun.

Eddy Kurniawan Logam, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Kapal Nasional dan Lepas Pantai atau Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) menyebutkan, permintaan kapal dari pemerintah tersebut menjadi penolong industri galangan kapal nasional tahun ini. “Kalau pesanan dari swasta masih sepi,” kata Eddy kepada KONTAN, Senin (7/9).

Tak hanya pesanan kapal dari swasta dalam negeri yang seret. Pesanan kapal dari perusahaan swasta dari luar negeri juga sedang mati angin.

Eddy bilang, penurunan harga minyak dan komoditas dunia mempengaruhi bisnis angkutan laut. “Ketika harga minyak dan komoditas dunia menyusut, kegiatan angkutan laut juga susut. Inilah yang menurunkan pesanan kapal kami,” terang Eddy menjelaskan kondisi industri kapal.

Meski demikian, Eddy bersyukur masih bisa mendapatkan pesanan kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang menggelar tender pengadaan kapal sebanyak 170 unit kapal. “Ini membuat industri kembali bergairah,” jelas Eddy.

Pesanan kapal dari pemerintah tersebut akan dipergunakan untuk beberapa kebutuhan pemerintah, seperti kapal patroli, perintis, navigasi, perambuan, dan lain-lain. Karena masih dalam proses lelang, belum ketahuan perusahaan
galangan kapal yang mana yang bakal ketiban rezeki pemerintah ini. “Kapal tersebut untuk kebutuhan dua tahun ke depan, ditenderkan mulai sekarang,” jelas Eddy.

Eddy menjelaskan, selain sepinya permintaan dari swasta, saat ini industri galangan kapal mengalami kesulitan dengan operasional lantaran masih tergantung dengan bahan baku impor berupa komponen. Hampir 70% komponen kapal harus impor dari berbagai negara. Akibatnya saat rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), biaya untuk memproduksi kapal jauh lebih mahal.

Adapun komponen produksi kapal yang masih di impor antara lain; mesin, pompa, baling-baling, navigasi danglobal positioning system (GPS). Sedangkan komponen kapal yang sudah bisa produksi di dalam negeri seperti
pelat baja dan elektroda.

Masalah lain akibat tingginya impor pembuatan kapal ini adalah adalah, adanya potensi rugi kurs. Hal ini terjadi lantaran biaya produksi kapal dominan menggunakan mata uang dolar AS, tetapi harus menjual kapal di dalam negeri dengan pembayaran rupiah.

Keluhan lain dari pelaku industri galangan kapal adalah masih tingginya biaya impor komponen kapal. Saat ini mereka harus pembayaran bea masuk impor sebesar 5% sampai 12,5% serta juga pembayaran juga Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Eddy bilang, sejatinya pemerintah sudah menyetujui untuk memberikan insentif kepada pelaku industri perkapalan lokal. Insentif ini berupa pembebasan pembayaran PPN 10%. Sayangnya hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa menjadi dasar kebijakan ini. “Sudah hampir setahun insentif ini disetujui oleh pemerintah, tetapi Peraturan Pemerintah belum juga keluar,” terang Eddy.

Sumber: Kontan

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //