News


JAKARTA—Pemerintah akan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak untuk pembangunan infrastruktur maritim, pengembangan irigasi, pendidikan, serta kesehatan.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pengalihan subsidi untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial ini sesuai dengan rencana Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, pengalihan tersebut belum dapat dilakukan tahun ini.

“[Baru] tahun depan [dilakukan pengalihan]. Para menteri harus menerjemahkan visi misi Presiden,” ujar nya, Jumat (31/10).

Bagi kementerian keuangan, tuturnya, visi dan misi itu akan di terjemahkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga yang dimuat dalam anggaran APBN Perubahan (APBN-P) 2015. Pemerintah sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mengadopsi visi dan misi Jokowi-JK. Rancangan APBN-P 2015 nantinya menyesuaikan RPJMN.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyampaikan penghematan yang dihasilkan dari penaikan harga BBM bersubsidi juga direncanakan untuk menstimulasi sektor produktif. “Segala sesuatu yang kita anggap pembenahan, membuka lapangan kerja lebih banyak. Irigasi, misalnya,” jelasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menegaskan penyaluran BBM bersubsidi senilai Rp1.300 triliun dalam lima tahun terakhir tidak tepat sasaran. “Untuk itu, penaikan harga BBM sudah tidak bisa ditunda lagi karena banyak yang melenceng peruntukannya.”

Meski begitu, dia menegaskan besaran penaikan dan waktu pelaksanaannya belum ditentukan karena masih harus menunggu kajian lebih lanjut.

Edwin Utama, Partner and Managing Director Boston Consulting Group (BCG), mengatakan infrastruktur maritim menjadi prioritas, di samping sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan perhitungan kon sultan BCG, total anggaran yang dapat di alihkan mencapai Rp50,25 triliun atau 2,5% dari besaran anggaran belanja negara tahun depan, atau setidaknya hampir mendekati anggaran proyek-proyek produktif terutama pembangunan pelabuhan strategis dan perintis.

BcG merupakan salah satu tim konsultan yang turut serta membantu Presiden Joko Widodo mengkaji penaikan harga BBM. Adapun sampai saat ini, kajian dan strateginya masih terus dibahas.

Untuk pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo di perkirakan ingin mendahulukan penguatan konsep tol laut yang terintegrasi dengan enam pelabuhan utama dan 23 lokasi pelabuhan perintis baru dan ditaksir menelan investasi sekitar Rp83,3 triliun.

Enam pelabuhan utama itu meliputi pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, dan Sorong sebagai hub pelabuhan internasional.

Menurut Edwin, penaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya di eksekusi pada saat terjadinya inflasi teren dah yang diperkirakan pada Februari 2015 sehingga dampaknya kecil. Akan tetapi, kebijakan ini lebih cepat dilakukan akan lebih baik. Lagi pula, pemerintah sudah menetapkan batas waktu sebelum awal 2015.

“Tapi, lebih cepat lebih baik, harga BBM bisa dinaikkan setinggitingginya sampai Rp3.000/liter, terlebih kesiapan masyarakat cukup tinggi, serta dengan catatan harus diimbangi juga dengan ketersediaan bahan bakar gas dan infrastruktur pendukungnya,” jelasnya.

Edwin menegaskan penaikan harga BBM bersubsidi sebelum pergantian tahun perlu didukung karena keputusan itu dapat mereduksi potensi jebolnya kuota BBM bersubsidi dan defisit anggaran.

PEMBANGUNAN PERDESAAN

Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/ Kepala Bappenas, mengusulkan pengalihan anggaran subsidi BBM untuk mempercepat pem bangunan infrastruktur di perdesaan.

“Kita juga harus antisipasi dampaknya, dengan memperkuat balai latihan kerja dan melakukan retraining bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Andrinof, pemerintah juga akan tanggap serta fokus mengamankan nasib masyarakat lapisan bawah. Gagasan pemberlakuan perlindungan sosial berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera diyakini akan sangat membantu meredam dampak penaikan harga BBM bersubsidi.

Program keluarga produktif itu merupakan mekanisme baru yang sama sekali berbeda dengan pendekatan biasa yang kerap dilakukan pemerintah sebelumnya karena di salurkan dengan mekanisme non tunai.

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan dana kompensasi Rp200.000 per bulan per rumah tangga untuk menopang daya beli saat harga BBM bersubsidi dinaikkan. Kompensasi itu akan di berikan kepada 12,5 juta rumah tangga miskin dan disalurkan lewat Kartu Keluarga Sejahtera yang akan diluncurkan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, meskipun pemerintah memiliki kendali penuh dan tidak perlu berkonsultasi kepada DPR secara formal terkait rencana penaikan harga BBM, pemerintah perlu menyosialisasikan langkah konkret dan kompensasi yang diterima masyarakat miskin.

Dia mengingatkan dalam Undang-Undang APBN 2014 dan UU APBN-P 2014 serta UU APBN 2015 pasal 14 ayat 1—4 memang disebutkan pemerintah memiliki hak 100% untuk menyesuaikan belanja subsidi.

“Namun, DPR bertugas mengkritisi pemerintah, misalnya pemerintah jangan menaikkan harga BBM kalau tidak menyajikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah bagi masyarakat yang terdampak,” katanya.

Menurutnya, bila pemerintah mengambil opsi menaikkan harga BBM sesuai dengan pasal itu maka DPR akan me mantau daerah mana saja yang mem butuhkan agar daya beli masyarakat tidak tergerus. ( Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //