News


JAKARTA—Pelaku usaha pelayaran nasional berminat menanamkan modal usaha mereka untuk pengembangan 24 pelabuhan, asalkan pemerintah lebih dulu memperjelas gagasan tol laut secara mendetail. Tantangan pemerintah dalam mengimpelementasikan gagasan tol laut dinilai cukup berat mengingat anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp424 triliun hanya untuk mengembangkan 24 pelabuhan. Kebutuhan anggaran itu pun bahkan bisa membengkak hingga 1,5 kali lipat karena gagasan tol laut belum pernah dilakukan studi kelayakan secara terperinci.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), mengatakan kalangan pengusaha pelayaran nasional mendukung rencana Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sesuai dengan kapasitas dan ke mampuan. Apalagi, selama ini pelaku usaha pelayaran dan kapal perintis milik pemerintah sebenarnya telah melayari daerah komersial mau pun wilayah terpencil (remote area) sehingga sejalan dengan gagasan dasar ide tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera memperjelas grand design gagasan tol laut terlebih dahulu, sehingga swasta mendapat gambaran utuh dan kepastian usaha untuk berinvestasi. “Kami sangat tertarik karena tugasnya pemerintah menawarkan [investasi] kepada kami,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/11).

INSA, tuturnya, mengusulkan pembangunan infrastruktur pelabuhan maupun armada tol laut sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Untuk tahap awal, pelayaran tol laut berada pada dua rute utama yakni Jakarta-Surabaya-Makassar-Sorong dan rute Belawan-Jakarta-Surabaya-Makassar- Bitung. Adapun, untuk ukuran kapal tol laut yang digunakan rencananya ber kapasitas 1.500 TEUs—1.700 TEUs sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan muatan serta kemampuan pelabuhan dan kedalaman kolam maupun alur pelayaran.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menyiapkan kapal khusus berukuran besar untuk menjalankan rute yang telah eksis tetapi cukup dengan mengoptimalkan pelayaran kapal perintis sistem liner di daerah terpencil. Dia juga mengharapkan pemerintah membuka peluang bagi swasta nasional menjadi operator kapal tol laut sehingga tidak lagi membebani keuangan negara. Sementara itu, BUMN pelayaran perlu fokus pada tugas yang telah diberikan pemerintah dalam bentuk public service obligation (PSO).

Pemerintah juga perlu menggenjot optimalisasi pelayanan logistik di darat, baik pelabuhan maupun pada pengintegrasian moda transportasi, sehingga disparitas harga barang antardaerah dapat terkoreksi. “Jika APBN tidak cukup, ajak swasta nasional.”

GANDENG ASING

Pada blain, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka mengajak investor asing untuk membangun infrastruktur jalan tol, jalur kereta, bandara, kilang, pelabuhan dan samudera. Dalam forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2014, Jokowi mengundang para CEO untuk urun modal mendanai proyek-proyek besar di Indonesia.

Edy Putra Irawady, Ketua Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) mengatakan peluang investasi sektor logistik saat ini sangat terbuka. Peluang investasi antara lain seperti pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan, penyedia jasa logistik dan transportasi.

Pemerintah juga tidak akan membatasi penanaman modal asing (PMA), tetapi tetap akan di iring dengan membangkitkan perusahaan nasional di bidang logistik.

Dengan demikian, para pelaku usaha swasta nasional tetap mendominasi bisnis logistik di dalam negeri. Untuk kondisi saat ini, imbuhnya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor logistik pun terus menunjukkan tren positif. “Ini potensi modal dalam negeri sangat besar.” (Bisnis Indonesia)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //