News


JAKARTA, KOMPAS — Setelah meluncurkan Kampung Nelayan Digital di Muara Angke, Jakarta, pada November lalu, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (17/12), membuka lagi akses layanan teknologi informasi dan komunikasi di 10 kampung nelayan.

Sepuluh kampung nelayan tersebut berada di Muara Baru (Penjaringan, Jakarta Utara), Gabion (Medan, Sumatera Utara), Bungus (Padang, Sumatera Barat), Pangandaran (Jawa Barat), Pekalongan (Jawa Tengah), Cilacap (Jawa Tengah), Tegal (Jawa Tengah), Brondong (Lamongan, Jawa Timur), Tanjung Luar (Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat), dan Paotere (Makassar, Sulawesi Selatan).

Direktur Enterprise dan Business Service PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk Muhammad Awaluddin menjelaskan, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) meliputi akses internet pita lebar, pemasangan akses Wi-Fi, fasilitas penguat sinyal Telkomsel, dan kamera pemantau (CCTV).

”Tidak hanya itu, kami juga memasang televisi dinding yang menyajikan data-data terkini berkaitan dengan informasi cuaca, harga ikan, ketinggian gelombang, dan perihal perizinan kapal. Semua ini kami harapkan bisa memenuhi kebutuhan nelayan,” ujar Awaluddin.

Dia menyatakan, setiap nelayan dan pengelola pelabuhan wajib memasukkan data harga dan jumlah ikan setiap hari. Harapannya, pendistribusian ikan bisa dilakukan antardaerah.

Mereka, lanjut Awaluddin, dapat saling mengakses informasi harga dan kebutuhan ikan. Nelayan juga bisa mengetahui mekanisme mengurus izin baru dan memperbarui izin kapal. ”Kami memang belum memasang
konten perdagangan lebih canggih. Saat ini, kami fokus pada pembangunan infrastruktur internet. Kami buka akses dulu,” ujarnya.

Program internet untuk nelayan, kata Awaluddin, memang sejalan dengan pemikiran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang penguatan Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia tercatat memiliki 1.000 kampung nelayan. Sebanyak 816 (termasuk 11 kampung nelayan digital yang telah dipasang TIK) siap dikelola. Telkom menargetkan pada semester I-2015 sebanyak 100 kampung lagi harus terpasang TIK.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yan Winatasasmita mengapresiasi gebrakan tersebut. ”Banyak nelayan menjadi korban penyelewengan peraturan dan kebijakan. Mereka sering tidak memiliki posisi tawar terkait harga jual ikan hingga mengurus izin kapal,” ujarnya.

Mereka, kata Yan, kurang mendapat informasi tentang teknologi terkini kapal dan distribusi ikan. Keberadaan asing sering kali memperparah nasib nelayan lokal. Akibatnya, kemiskinan lekat dengan kehidupan mereka.

Direktur Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan A Bambang Sutejo mengatakan, pihaknya juga akan memberikan edukasi kepada para nelayan mengenai TIK, misalnya cara menggunakan dan mengakses informasi perikanan di internet. (Kompas)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //