News


JAKARTA, KOMPAS — Aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut menangkap kapal besar dengan bobot 4.306 gros ton. Tangkapan ini tergolong besar sepanjang operasi penangkapan kapal ilegal. Kapal ini ditangkap karena tak memiliki surat layak operasi.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Asep Burhanuddin, Senin (12/1), di Jakarta, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan MV Hai Fa berbendera Panama yang tiba dan sandar di Pelabuhan Umum Wanam, Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu 26 Desember 2014, pukul 12.00 WIT.

MV Hai Fa diduga mengangkut ikan dari Avona menuju Wanam tanpa dilengkapi surat layak operasi kapal perikanan dan tidak mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan selama pelayaran.

Kapal itu telah dikawal menuju Lantamal IX Ambon pada 1 Januari 2015. Saat ini, sedang diproses hukum oleh penyidik PSDKP Ambon dan Lantamal IX Ambon,” kata Asep.

MV Hai Fa yang berukuran 4.306 GT itu dimiliki agen PT Anthartica Segara Lines berawak 23 orang asal Tiongkok. Kapal itu mengangkut ikan dan udang beku 900.702 kg yang terdiri dari ikan 800.658 kg dan udang beku 100.044 kg.

Sementara itu, kapal pengawas KKP pada 9 Januari menangkap dan menahan tiga kapal pengangkut ikan Indonesia yang diduga melakukan praktik alih muatan kapal. Ketiga kapal itu adalah KM Jaya Bali Bersaudara 92 berukuran 144 GT, KM TIP 102 (86 GT), dan KM Nusantara VIII (172 GT).

Asep mengatakan, kapal-kapal pengangkut itu ditengarai mendaratkan tangkapan di dermaga pelabuhan PT Bintang Mandiri Bersaudara, tetapi tidak dilaporkan ke pengawas perikanan.

”Ketiga kapal itu diduga telah melanggar aturan tentang larangan alih muat berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014,” kata Asep. Kapal itu selanjutnya diproses oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.

KM Nusantara VIII, ujar Asep, mendaratkan ikan 45 ton, yang menurut nakhoda kapal, berasal dari kapal penangkap di laut. Kapal tersebut adalah KM Jaya Bali Bersaudara 10, KM Mahakam I, KM Helsinki, KM Adi Kusuma-A, KM Kupang Jaya 06, dan KM Fak-Fak Jaya 189.

Sementara itu, KM TIP 102 mengangkut 20 ton ikan yang diduga berasal dari KM Mentari 888, KM Mitra Sejati, dan KM Nusantara II. Adapun KM Jaya Bali Bersaudara membawa 56 ton ikan yang ditengarai dari KM Nusantara V dan KM Bali Permai Makmur.

Operasi bertambah

Pengoperasian kapal pengawasan oleh KKP direncanakan mencapai 280 hari pada 2015 atau melonjak 424 persen dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 66 hari. Asep mengatakan, total alokasi anggaran untuk pengawasan sebanyak 280 hari sebesar Rp 411 miliar.

Hari operasional pengawasan KKP yang telah disepakati dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun ini adalah 116 hari dengan anggaran Rp 190 miliar. Namun, dalam APBN Perubahan 2015, hari operasi pengawasan KKP ditingkatkan menjadi 210 hari dengan total anggaran Rp 340 miliar.

”Dengan penambahan hari operasi pengawasan menjadi 280 hari, maka sepanjang tahun kita diharapkan bisa melakukan operasi pengawasan,” katanya.

Pengawasan akan ditingkatkan terutama di wilayah perairan rawan pencurian, seperti Laut Natuna, laut utara Sulawesi, Laut Arafura, Selat Malaka, dan Laut Jawa.

Operasi pengawasan dilakukan dengan koordinasi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pihaknya sedang menunggu rapat koordinasi dengan Bakamla untuk standar operasional
prosedur pengawasan. ”Kalau mau efektif, operasi harus satu komando agar optimal,” kata Asep.

Sepanjang 2014, hari operasional pengawasan hanya 66 hari dengan anggaran Rp 91,2 miliar. Jumlah kapal ilegal yang ditangkap 39 kapal dari total 2.044 kapal yang diperiksa. Dari jumlah itu, 16 kapal berasal dari Vietnam dan Thailand dan 23 kapal dari Indonesia.

Saat ini, jumlah kapal pengawas perikanan KKP 27 unit. Pihaknya berencana menambah empat kapal pengawas berukuran besar dengan panjang kapal 40 meter dan masa pembuatan tahun 2014-2015. Pada 2014, biaya pembuatan kapal Rp 238 miliar, sedangkan tahun ini Rp 381,41 miliar.

Meski demikian, kata Asep, kendala yang muncul dalam peningkatan operasi pengawasan adalah kesiapan sumber daya manusia. Dibutuhkan tambahan 100 personel kapal pengawas untuk mengoperasikan tambahan empat kapal pengawas yang bisa beroperasi hingga wilayah zona ekonomi eksklusif.

Nelayan tangkap kapal

Nelayan kecil kembali menangkap kapal ikan asing ilegal. Persatuan Nelayan Kecil Kalimantan Utara menangkap kapal penangkap ikan asal Malaysia berukuran 10 GT dengan alat tangkap berbahaya pukat harimau. Penangkapan dilakukan pada area 3 mil laut (5,5 kilometer) perairan Tarakan pada Sabtu (10/1). Kapal ikan asing ilegal asal Malaysia itu telah diserahkan kepada Polairud.

Akhir Desember 2014, nelayan tradisional asal Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, menangkap kapal ikan asing ilegal asal Malaysia dengan bobot 70 GT. Kapal dengan alat tangkap pukat harimau itu dibawa ke dermaga TNI AL.

Saat itu, menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Tanjung Balai Dahli Sirait, aksi pencurian tersebut tertangkap tangan. (Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //