News


JAKARTA—Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia mendesak Kementerian Perhubungan menghentikan segala bentuk pungutan atas jasa bongkar muat di pelabuhan yang tidak memiliki dasar hukum agar biaya logistik tidak melambung.

Ketua Bidang Kepelabuhan DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Herbin Polin Marpaung mengatakan desakan itu agar masalah kutipan jasa bongkar muat di sejumlah pelabuhan tidak berlarut-larut.

Menurutnya, Kemenhub tidak bisa membiarkan persoalan kutipan jasa bongkar muat dengan alasan itu merupakan transaksi antara perusahaan bongkar muat (PBM) dan operator pelabuhan atau atau business to business.

“Aturannya sudah sangat jelas bahwa penyelenggara pelabuhan dan atau BUP [badan usaha pelabuhan] dilarang memungut tarif atau biaya dalam bentuk apa pun yang tidak ada pelayanan nya,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (31/1)

Dia merespons keputusan Kemenhub yang mengembalikan kisruh kutipan biaya supervisi bongkar muat di Pelabuhan Cirebon kepada kedua belah pihak yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Cirebon dan PBM.

Herbin menegaskan tidak semua masalah di pelabuhan bisa diselesaikan secara business to business apalagi kesepakatan itu tidak mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

“Disitulah peran pemerintah ada sebagai pengawasan jalannya ekonomi di pelabuhan harus lebih berperan,” paparnya.

Masalah kutipan jasa bongkar muat di sejumlah pelabuhan Indonesia, imbuhnya, sudah menjadi masalah nasional sejak 2010 dan sudah berulang kali di sampaikan APBMI.

Bahkan, katanya, Ditjen Perhubungan Laut Kemehub menginstruksikan kepada Operator Pelabuhan di Indonesia meng audit kutipan tersebut sejak 2012.

“Tetapi, sampai saat ini tidak ada ketegasan dari pemerintah tentang masih adanya kutipan jasa bongkar di pelabuhan tersebut. Ironisnya sekarang pemerintah tidak ikut campur tangan kalau ada kesepakatan b to b oleh kedua belah pihak,”tuturnya.

Dia menilai perean Kemehub sebagai regulator di pelabuhan kurang berperan. “Akibatnya terjadi penyimpangan pada tatanan implementasi di lapangan namun kurang pengawasan,” tuturnya.

Selama ini, APBMI mencatat kutipan jasa bongkar muat di sejumlah pelabuhan Indonesia mencapai nilai miliar rupiah per tahun.

Herbin juga menyatakan nama lain kutipan jasa bongkar muat di sejumlah pelabuhan bisa bermacam-macam. Di Pelabuhan Belawan nama kutipan itu adalah jasa pemeliharaan fasiltas pelabuhan yang sebelumnya disebut kontribusi perusahaan bongkar muat, sedangkan di Pelabuhan Sunda Kelapa bernama kontribusi perusahaan bongkar muat. Di Pelabuhan Panjang namanya handling fee/ share handling.

“Di Pelabuhan Belawan ada jasa monitoring dan cleaning mencapai Rp2.250 per ton, tarif ini jelas menyalahi ketentuan PM 6/2013 dan PM15/2014,” ucapnya.

Bila ada PBM yang bersedia membayar kutipan itu, papar nya, lebuh karena terpaksa ketimbang tidak mendapatkan pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk kegiatan pelayanan sandar kapal.

Ketua Bidang Organisasi DPP APBMI Romulo S mengatakan hampir seluruh PBM di Indonesia mengeluh adanya kutipan jasa bongkar muat. PBM yang mengeluhkan itu ada di Pelabuhan Cirebon, Belawan, dan Panjang.

Bahkan, kasus perselisihan kutipan jasa bongkar muat di Pelabuhan Panjang sudah ditangani kejaksaan setempat dan hingga kini persoalannya belum selesai.

“Kami para pengusaha di pelabuhan kan sudah membayar kewajiban kewajiban melalui tarif kepelabuhan yang ditetapkan sesuai aturan pemerintah yang dijalankan oleh BUP,” ujarnya.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit menyatakan sikap pemerintah sudah sangat jelas bahwa tidak memberikan toleransi munculnya biaya jasa kepelabuhanan yang tidak ada aturannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

”Yang dimaskud munculnya b to b itu kalau ada. Dan dalam hal ini pemerintah tidak mencampuri, namun jika tidak ada b to b ya tidak boleh diberlakukan,” ujarnya. (Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //