News


JAKARTA—Kementerian Perhubungan tetap membangun Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, sesuai rencana meskipun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan mengkaji ulang kelaikan proyek yang ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp34,5 triliun itu.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan sampai kini proses pembangunan Pelabuhan Cilamaya masih berlanjut.

Untuk saat ini, menurutnya, proses pembangunan pelabuhan itu sudah memasuki tahapan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), detail engineering design (DED) dan pembebasan lahan.

Dia melanjutkan pembangunan Cilamaya sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan tren pertumbuhan arus barang di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan mencapai 19,36 juta TEUs pada 2030.

Sesuai rencana, Bobby menegaskan proses amdal dan DED akan selesai pada 2016, sedangkan pembebasan lahan akan selesai setahun berikutnya.

Untuk proses tender konstruksi akan di mulai pada 2017 dan proses konstruksi pelabuhan tahap pertama membutuhkan waktu sekitar lima tahun dari 2018 hingga 2022.

“Kami tetap jalan karena perintah menter inya begitu,” ujarnya, Senin (26/1).

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan dikaji ulang. Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan pihaknya merancang tim untuk mengkaji kelayakan proyek Pelabuhan Cilamaya.

Dia menegaskan pembangunan Pelabuhan Cilamaya berpotensi merugikan masyarakat Jawa Barat pada khususnya, dan ekonomi nasional pada umumnya.

Menurutnya, pembangunan Cilamaya akan berkonflik dengan fasilitas PT Pertamina (Persero) yang telah lebih dahulu ada di wilayah perairan sekitar.

Selain itu, Andrinof menilai pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan mengurangi secara signifikan lahan pertanian warga, terutama jika nantinya terjadi pemusatan pembangunan kawasan industri di sana.

“Kami akan tinjau dari berbagai aspek karena ada potensi kerugian yang besar di sana,” katanya.

Andrinof memaparkan pihaknya akan melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam tim pengkaji. Hasil kajian itu akan dikaji ulang oleh pihak independen lain.

Bobby juga mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti apa penyebab adanya rencana diadakannya kajian ulang oleh Bappenas terhadap proyek yang sudah dilirik calon investor dari Jepang tersebut.

Bila kajian ulang oleh Bappenas menyangkut potensi terjadinya gangguan produksi minyak dan gas milik PT Pertamina, imbuhnya, pihaknya sudah menetapkan agar terjadi pergeseran alur pelayaran Cilamaya sekitar 3.000 meter ke arah barat dengan jarak bebas anjungan sejauh 5.000 meter.

Usulan itu merupakan tindak lanjut dari hasil kajian konsultan independen Mott McDonald dan DNV-GL serta Booz & Co sebagai Supervisor Consultant pada Juni 2014. Bisnis Indonesia

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //