News


JICT

Kementerian Perhubungan mengatur relokasi barang impor yang telah tiga hari menumpuk di kawasan lini satu Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka menekan masa inap barang atau dwelling time di pelabuhan.

Beleid itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.PM 117/2015 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Waktu Penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Permenhub itu menawarkan relokasi barang impor di kawasan lini satu pelabuhan atau terminal peti kemas ke lokasi tempat penimbunan sementara (TPS) di lini dua Pelabuhan Tanjung Priok.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit menjelaskan beleid itu telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada 13 Agustus 2015 sehingga semua pihak di pelabuhan wajib mematuhinya. “Pelaksanaannya di lapangan terhadap beleid itu diawasi oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya saat di hubungi Bisnis di Jakarta, Minggu (30/8).

Dalam beleid itu Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengawasan terhadap instansi terkait di pelabuhan dalam melaksanakan relokasi barang impor yang sudah melewati batas waktu penumpukan tiga hari atau mengacu pada batas maksimal yard occupancy ratio (YOR) 65% di terminal kontainer.

Saat ini, di Tanjung Priok terdapat empat pengelola terminal peti kemas yang melayani kegiatan ekspor impor yakni PT Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, PT Terminal Mustika Alam Lestari, dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Tiga Hari

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay M Hasani menegaskan instansinya sudah berkoordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait di pelabuhan guna mengimplementasikan Permenhub itu.

“Permenhub itu untuk menghindari aksi penumpukan peti kemas terlalu lama oleh importir di pelabuhan agar kelancaran arus barang tetap terjaga dan logistik cost ada kepastian,” ujarnya.

Sebelumnya, Bay menegaskan pihaknya telah melibatkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok serta instansi terkait untuk menyusun standar operasi dan prosedur (SOP) terhadap kegiatan perpindahan barang impor yang berstatus masih dalam pengawasan pabean dan sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB).

Langkah itu menyusul diterapkannya batas waktu maksimal hanya tiga hari di lini satu pelabuhan terhadap peti kemas impor yang belum SPPB dan maksimal satu hari terhadap peti kemas yang sudah SPPB guna menekan dwelling time.

Bay mengatakan pihaknya sudah mengadakan pertemuan terkait dengan penyusunan mekanisme relokasi peti kemas impor dengan instansi terkait di Tanjung Priok pada 24 Agustus 2015 dan unsur asosiasi pengguna jasa pada 26 Agustus 2015.

“Dengan pihak asosiasi kita lakukan pembahasan selain soal mekanisme relokasi peti kemas impor dan masa penumpukan maksimal tiga hari di lini satu pelabuhan juga soal toleransi terhadap besaran tarif penumpukan peti kemas,” tuturnya.

Bay mengungkapkan koordinasi dengan asosiasi dilakukan bersama Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo), Kadin Kota Jakarta Utara, dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Menurutnya, perpindahan peti kemas impor yang belum SPPB dilaksanakan dari terminal peti kemas ke lokasi tempat penimbunan sementara (TPS) lini 2 yang menjadi buffer Tanjung Priok dan masih dalam pengawasan pabean.

Sumber: maritimenews.id

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //