News


Photo: merdeka.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara pengiriman dan ekspor produk perikanan Pustaka Benjina Resource (PBR). Penghentian sementara dilakukan terkait dugaan perbudakan terhadap anak buah kapal asal Myanmar dan Kamboja.

Perbudakan yang terjadi di Benjina bisa berdampak besar bagi produk perikanan asal Indonesia bila pemerintah tidak bertindak tegas. Pasalnya, Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) berpotensi memboikot produk perikanan Indonesia. Saat ini, AS telah memboikot produk PBR yang diekspor melalui Thailand. “Saya sudah meminta produk Benjina tidak boleh keluar dulu, agar tidak berdampak kepada pelaku usaha lain,” terang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, akhir pekan lalu.

Sejauh ini, Susi menemukan beberapa izin operasional kapal milik PBR terbit pasca pemberlakuan moratorium lewat Peraturan Menteri (Permen) KP No. 56 Tahun 2014.

KKP mencatat, PBR memiliki 28 kapal ikan bernama Antasena, 9 kapal tramper atau pengangkut super besar. Kapal- kapal itu memiliki izin yang sah beroperasi berupa dokumen Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Dengan adanya dugaan perbudakan dan adanya anak ABK asing, serta alat tangkap tidak ramah lingkungan cukup menjadi alasan untuk menghentikan seluruh operasional kapal PBR dan anak usahanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis indikasi kuat praktik perbudakan PBR berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Satgas serta pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

Sumber: maritimenews.id

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //