News


DEMAK – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera memverifikasi kapal yang selama ini beroperasi untuk melayani alih muat ikan di tengah laut, guna memastikan pendaratan ikan sesuai dengan ketentuan. “Pelarangan kegiatan alih muat ikan di tengah laut (transshipment), salah satunya untuk menghidupkan roda perekonimian di pesisir,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja di Demak, Selasa (23/12).

Kalaupun ada beberapa kelompok usaha yang menggunakan model transshipment untuk kepentingan usahanya dengan mendaratkan hasil tangkapan ikan di laut, kata dia, harus dibuktikan. Nantinya, kata dia, akan ada proses verifikasi terhadap hal itu. “Kami ingin memastikan nelayan tersebut betul-betul mendaratkan ikan hasil tangkapan di laut,” ujarnya.

Apabila proses verifikasi tidak ada masalah, kata dia, mereka bisa melanjutkan usahanya. Pada prinsipnya, semua ikan yang diambil nelayan seyogyanya didaratkan agar roda perekonomian pesisir lebih hidup, termasuk usaha pengolahan ikan dan semacamnya juga semakin berkembang. “Kalau ikan hasil tangkapan di laut bisa dipindahkan ke kapal lain dan dibawa ke luar negeri tentunya roda perekonomian di kawasan pesisir tidak bisa hidup,” ujarnya.

Ia berharap, nelayan di Kabupaten Demak tidak menjual hasil tangkapan di tengah laut, melainkan didaratkan supaya ekonomi di pesisir bisa hidup. Setidaknya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Demak juga mulai ramai dan ibu-ibu juga memiliki aktivitas kerja serta rumah produksi untuk pengasapan ikan juga bakal semakin berkembang. “Ketika kegiatan usahanya jelas, ikannya ada dan pembelinya juga ada, perbankan akan memberikan dukungan permodalan,” ujarnya.

Untuk mendapatkan akses permodalan, kata dia, para nelayan mengurus sertifikat tanahnya karena bunga pinjaman permodalan yang digulirkan untuk para nelayan juga jauh ringan. (Investordaily)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //