News


JAKARTA. Dengan dalih populasi lobster, kepiting, dan rajungan yang terus turun di berbagai wilayah laut nusantara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerbitkan Permen-KP Nomor 1 tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Sontak, kebijakan yang baru berlaku pada 17 Januari 2015 lalu ini langsung menuai protes dan kekhawatiran bahwa ketersediaan tiga komoditas laut ini di pasar untuk konsumsi bakal habis.

Maklum, beleid baru ini membatasi penangkapan dan penjualan lobster, kepiting, dan rajungan dengan ukuran tertentu. Aturan itu juga melarang penangkapan ketiga spesies ini yang dalam kondisi bertelur. Tujuannya adalah agar diberikan kesempatan untuk menetaskan telurnya dan menambah jumlah habitat
yang sudah terancam punah.

Sebagai respon dan tindak lanjut dari kebijakan yang baru berlaku ini, Susi menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN-KP/ I/2015 tentang penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan pada Rabu (21/1). Dalam SE ini, ketentuan ini diberlakukan secara bertahap.

Aturan itu menyatakan, untuk tahap pertama yakni pada Januari 2015 sampai Desember 2015, lobster dan kepiting yang boleh ditangkap dan diperjualbelikan minimal beratnya di atas 200 gram, rajungan di atas 55 gram, dan kepiting soka di atas 150 gram.

Periode kedua untuk Januari 2016 dan seterusnya, lobster yang boleh ditangkap memiliki panjang di atas delapan sentimeter (cm) dan beratnya di atas 300 gram. Kepiting dengan lebar di atas 15 cm dan berat di atas 350 gram, serta rajungan dengan lebar di atas 10 cm dan berat di atas 55 gram. “Aturan ini bukan melarang nelayan menangkap lobster dan kepiting, melainkan hanya membatasi,” ujar Susi, Rabu (21/1).

Kendati begitu, aturan ini mendapatkan perlawanan hebat dari asosiasi nelayan. Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solichin mengaku frustrasi dengan serangkaian kebijakan yang diambil Susi selama ini, termasuk pelarangan penangkapan lobster dan kepiting.

Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Susi tidak memperlihatkan perlindungan kepada nelayan dalam negeri dan jauh dari upaya menyejahterakan.

Merugikan nelayan

Tak hanya nelayan, protes juga dilancarkan pejabat pemerintah daerah penghasil lobster terbesar di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Barat.

M. Zainul Majdi, Gubernur nusa Tenggara Barat meminta KKP merevisi atau mengubah aturan ini, terutama ketentuan tentang ukuran lobster yang boleh ditangkap dan diperjualbelikan.

Dia beralasan, di daerahnya ada 2.000 nelayan yang melakukan usaha penangkapan benih lobster dengan hasil tangkapan sebanyak 10 juta ekor setiap tahun. “Nilai hasil tangkapan itu mencapai Rp 200 miliar per tahun. Sedangkan jumlah pembudidaya lobster mencapai 778 orang,” ujar Zainul.

Selain itu, pemerintah NTB juga melakukan upaya pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lobster dengan pengendalian dan pemanfaatan induk lobster dan menginisiasi beberapa area penangkapan benih lobster sebagai kawasan konservasi perairan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja juga melancarkan protes kepada pemerintah atas penerbitan Permen KP Nomor 57/ 2014 yang melarang bongkar muat di tengah laut atawa transhipment. Akibat kebijakan ini, pembudidaya ikan kerapu tidak dapat ekspor lantaran selama ini ekspor lewat transhipment.

Para pembudidaya ikan kerapu kehilangan potensi ekspor sebanyak 4.600 ton dengan nilai US$ 45 juta setiap tahun dan 100.000 nelayan akan sengsara. (Kontan)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //