News


20150120_120730_Menteri-Keuangan-Bambang-Brodjonegoro

Jakarta – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berharap penerapan faktur elektronik dapat berhasil sehingga meningkatkan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Per 1 Juli 2015, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur, sementara nasional, pemberlakuan e-Faktur serentak dimulai pada 1 Juli 2016.

Permasalahan selama ini yang terjadi adalah lemahnya sistem penerimaan pajak karena faktur-faktur fiktif yang berlaku. Karena faktur fiktif ini, nilai restitusi pajak menjadi besar sehingga membawa dampak pada penerimaan tahun ini. “Kita belum punya sistem yang bagus, manual, jadi banyak faktur fiktif. Sehingga restitusinya besar. Itu yang menggerus penerimaan PPN tahun ini,” kata Menkeu usai konferensi pers di Tanjung Priok.

Oleh karena itu, dengan penerapan e-faktur ini, ia berharap penerimaan PPN dapat meningkat dan mengurangi restitusi pajak. “Kita sudah menerapkan faktur elektronik, yang tujuannya bisa meningkatkan penerimaan PPN dan mengurangi restitusi. ini yang kita harapkan ke depan akan memperbaiki performance dari PPN,” harapnya.

Sumber: kemenkeu.go.id

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //