News


MENTERI  Luar Negeri Retno LP Marsudi kebanjiran protes dari negara tetangga yang kapal nelayannya ditenggelamkan oleh pemerintah lantaran tertangkap basah mencuri ikan di perairan nusantara. Untuk itu, Menteri Retno pun siap mengklarifikasi pada negara-negara pemrotes.

Retno menegaskan, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Presiden Jokowi sudah sesuai hukum. “Masalah ini harus dilihat dari isi penegakan hukum,” kata Retno menanggapi protes Negara Vietnam dan Tiongkok.

Retno menjelaskan, kebijakan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan sudah diketahui oleh seluruh duta besar negara-negara sahabat. Duta besar RI juga telah mendukung law enforcement ini meialui komunikasi dengan Negara terkait. Menlu Retno justru heran dengan isu protes ini, pasalnya semua pihak mendukung. “Yang menarik saat penyerahan surat-surat kepercayaan juga ada dukungan perwakilan (negara lain) yang terafiliasi ke Indonesia mengenai masalah penegakan hokum ini,” ujar Retno.

Terkait komplain dari Vietnam dan Tiongkok, Menlu mengaku belum menerima surat yang ditembuskan ke dia. Namun sekali lagi ia memastikan bahwa yang dilakukan ini murni penegakan hukum. “Apa yang kita lakukan mengikuti prosedur yang ada, correctness .di dalam pelaksanaannya itu juga·penting dan kita lakukan. Jadi tidak ada yang salah ya, kita menegakkan hukum, prosedurnya kita penuhi semua,” tukasnya. · ·

Di tempat terpisah, Menteri Susi mulai longgar dengan membiarkan kapal Vietnam memasuki perairan Indonesia. Hal ini menyusul diterimanya surat dari pemerintah Provinsi Ba Ria-Vung Tau, Vietnam yang meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dapat mengizinkan kapal beserta Anak Buah Kapal (ABK) mereka berlindung di wilayah perairan Indonesia guna menghindari serangan badai Typhoon Hagupit.

Surat yang dikirimkan melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Ho Chi Minh kepada Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia, merincikan terdapat 1.928 kapal nelayan Vietnam yang membawa 13.399 orang ABK yang memerlukan perlindungan dari badai.

Mengingat kondisi ini  tergolong darurat,·Menteri Susi pun mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat mereka harus segera meninggalkan perairan Indonesia dalam kurun waktu 2 minggu.

“Saya juga mengapresiasi pemerintah Vietnam yang menyadari tindakan mereka sebenarnya salah, tapi karena ada serangan badai, okelah,” pungkas Menteri Susi.

Lebib Ianjut ia juga menjelaskan selama ini kesadaran Negara tctangga akan kedaulatan Indonesia sudah terbangun. ( rakyat Merdeka)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //