News


JAKARTA—Kebijakan penghentian (moratorium) izin kapal tangkap berpotensi untuk diperpanjang lagi, sebab masih banyak ditemui penyimpangan di lapangan.

Selain soal penyimpangan, faktor lain yang mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan memperpanjang moratorium itu adalah masih banyak proses verifikasi yang harus dilakukan selama kebijakan penghentian izin ini berjalan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasti mengatakan belum menyentuh proses penangkapan ikan di dalam negeri yang terindikasi masih menggunakan alat penangkap yang merusak lingkungan.

“Belum tahu apakah diperpanjang atau tidak. Tapi potensinya ada. Ada yang masih banyak pakai trawl [jaring ikan yang di tarik kapal dari belakang] dan banyak pengaduan,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Selasa (13/1).

Dia menambahkan trawl atau jaring pukat harimau merupakan cara yang tidak ramah lingkungan dalam menangkap ikan. Menurutnya, penggunaan alat ini sudah dilarang sejak tahun 1980-an.

Susi menjelaskan verifikasi terhadap proses penangkapan ikan di dalam negeri ini juga merupakan bagian dari penentuan kuota penangkapan ikan sebagaimana yang akan diatur usai moratorium.

Menurutnya, dalam menentukan kuota ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar hasilnya pun tidak asal. Oleh karena itu, lanjutnya, perpanjangan waktu pelaksanaan moratorium ini di mungkinkan. “Untuk menjaga lingkungan dan kedaulatan bangsa every thing is possible,” katanya.

Moratorium perizinan kapal sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014 yang mulai berlaku sejak 3 November 2014 dan berakhir 30 April 2015.

Lewat kebijakan tersebut, KKP menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan In do nesia dan diberlakukan bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri.

Kemudian, KKP akan membentuk aturan baru terkait mekanisme penangkapan ikan setelah moratorium perizinan kapal ini selesai.

Susi menambahkan aturan tersebut meliputi kuota masa tangkap, zona tangkap, zona kapal, dan alat tangkap yang nantinya akan dibatasi.

OVERFISHING

Melengkapi pernyataan tersebut, Staf Ahli Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Arief Satria mengatakan kemungkinan perpanjangan moratorium perizinan kapal terkait dengan desain pengelolaan perikanan tangkap yang baik. Salah satunya adalah mengatur kuota dan waktu penangkapan.

“Kaitannya dengan fisheries management. Berapa total allowable catch untuk setiap WPP. Jumlah ikan yang boleh ditangkap. Akan diatur lebih detail, sehingga butuh waktu,” ujarnya.

Nantinya, dia menambahkan izin-izin usaha perikanan tangkap baru akan langsung dialokasikan pada WPP yang masih dapat dimanfaatkan. Namun, bagi yang overfishing, KKP perlu mengatur sebagian kapal yang harus keluar dari wilayah penangkapan tersebut.

“Tapi kalau sudah overfishing ya sudah, jangan di situ. Ke Arafura misalnya, kan sudah mendekati overfishing. Menentukan pindah-pindah kapal itu kan harus di hitung secara nasional,” katanya.

Arief mengatakan verifikasi ini juga perlu berkoordinasi dengan proses audit yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) anti illegal fishing. Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada menteri agar proses audit ini perlu dipercepat.

“Saya cuma kasih usulan saja dipercepat auditnya, fisehries management-nya. Ya logikanya sih April cukup. Tapi saya nggak tahu akhirnya akan seperti apa.”

Sementara ini, Arief mengaku belum dapat mengukur seberapa penting perpanjangan moratorium itu dibutuhkan.

Adapun, Sekretaris Jen deral Him punan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anton Leonard mengatakan sebaiknya KKP menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perkembangan dari kebijakan moratorium ini kepada para pengusaha.

Menurutnya, bila selama ini peraturan itu bermanfaat, perpanjangan waktu moratorium boleh saja dilakukan.

“Kalau evaluasi ternyata bermanfaat buat masyarakat, kenapa tidak. Kalau sampai sekarang nggak ada penjelasan sama sekali maksudnya apa. Namanya kebijakan publik bermanfaat publik,” katanya, Selasa (13/1).(Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //