News


TEGAL, KOMPAS — Ratusan nelayan Kota Tegal, Jawa Tengah, berunjuk rasa di halaman kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari di kawasan Pelabuhan Tegalsari dan di halaman gedung DPRD Kota Tegal, Senin (19/1). Mereka menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seine nets).

Salah satu isi peraturan itu melarang penggunaan alat tangkap cantrang dogol. Padahal, selama ini alat tangkap cantrang banyak digunakan nelayan di wilayah pantai utara (pantura) Tegal dan menjadi alat tangkap andalan. Nelayan menuntut DPRD mendukung penolakan secara tertulis untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Mereka juga menuntut agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diturunkan.

Sebelum berunjuk rasa, nelayan berkumpul di depan kantor Paguyuban Nelayan Kota Tegal. Mereka lalu berkeliling Pelabuhan Tegalsari serta mengajak nelayan, pedagang, dan pekerja di kawasan pelabuhan itu berunjuk rasa. Di gedung DPRD, perwakilan nelayan beraudiensi dengan anggota Dewan.

Nelayan pun meminta pemerintah mencabut aturan yang mengharuskan kapal di atas 30 gros ton memakai solar industri.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Edi Wasmad Susilo menyatakan prihatin dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada nelayan. Seharusnya sebelum aturan dikeluarkan, pemerintah turun ke lapangan dan melihat kondisi nelayan yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, DPRD akan membuat surat untuk mendukung para nelayan.
Sejumlah nelayan di Lampung juga geram terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik.

”Kalau perahu cantrang tidak boleh beroperasi, terus kami mau menangkap pakai apa? Kami mau makan apa kalau begitu? Apa kami harus jadi pencuri supaya bisa makan?” ujar Kosim, nelayan di Dermaga Ujung Bom, Bandar Lampung.

Nelayan Payang Pinggir, Hasan, juga menilai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tidak tepat.

Penolakan peraturan itu juga disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Lampung Marzuki Yazid. Menurut dia, apabila aturan itu diterapkan, 50 persen dari total sekitar 160.000 nelayan di Lampung akan kehilangan mata pencarian. (Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //