News


KEBIJAKAN moratorium izin kapal di atas 30 gross ton (GT) dan larangan transhipment atau bongkar hasil tangkapan ikan di tengah laut yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat pengusaha perikanan kesulitan. Dua aturan itu diklaim telah membuat mereka kesulitan mendapatkan izin perikanan dari pemerintah daerah setempat.

Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia Thomas Darmawan mengatakan, ada keluhan dari kalangan pengusaha terkait kebijakan moratorium dan transhipment yang diterapkan pemerintah. Pasalnya, banyak pemda yang tidak berani mengeluarkan beberapa perizinan yang menyangkut operasi kapal seperti Surat Laik Operasi (SLO) kapal dan urat ijin Kapal Pengangkut lkan-Nelayan Asing (SIKPI- NA).

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai kebijakan seperti moratorium dan transhipment untuk menjaga kekayaan laut Indonesia. Tapi akhir-akhir ini ada keluhan, kebijakan yang tujuannya baik membuat para pejabat di daerah tidak berani mengeluarkan izin-izin . Mereka takut kalau dipidanakan,” ujarnya.

Thomas yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia itu menuturkan, kedua perizinan tersebut yaitu Surat Laik Operasi (SLO) kapal dan Surat ljin Kapal Pengangkut Ikan-Nelayan Asing (SlKPI-NA) diperlukan untuk mengangkut hasil budidaya ikan kerapu yang terdapat di Natuna, Batam, dan Bali.

Kedua perizinan tersebut dikeluarkan oleh Syahbandar atau pihak pelabuhan setiap kali kapal ikan akan berlayar. Padahal, lanjut Thomas, ikan kerapu tersebut akan diekspor ke luar ncgeri dengan menggunakan kapal ikan asing yang masuk ke perairan Indonesia.

“Kita tidak punya kapal untuk mengangkut ikan kerapu ke Hong Kong. Biasanya kapal berbendera Hong Kong yang mengambil ikan ke Pulau Natuna, Batam dan Bali. Dengan adanya kebijakan tersebut izin yang masih berlaku ikut dibekukan sehingga kapal tidak berani rnasuk,” jelasnya.

Atas hal tersebut, Thomas beserta pengusaha perikanan lainnya mengajukan keberatan kepada pemerintah melalui Kadin. “Asosiasi juga sedikit kornplain karena ikan kerapu tidak bisa terangkut. Kita sudah membuat surat keberatan kepada pemerintah melalui Kadin. Semoga dalam satu bulan ini sudah ada solusi karena ini masih dibahas oleh BKPM dan KKP,” ujarnya.

Deputi Bidang Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Himawan Haryoga mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan KKP terkait kedua perizinan terscbut.

Dia menuturkan, diperlukan peran pengusaha dan asosiasi untuk memberikan data-data perrna salahan yang terjadi di lapangan. Terutama yang menyangkut perizinan.( Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //