News


Photo: bisnis.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempermudah akses permodalan pelaku industri maritim melalui kerjasama pengembangan pembiayaan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis, mengemukakan, pihaknya sedang memulai terobosan pembiayaan kemaritiman, termasuk bagi nelayan. OJK akan membuat nota kesepahaman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta maritim secara lebih luas.

“Kami akan terbitkan petunjuk bagi perbankan yang masuk ke pembiayaan industri perikanan dan maritim,”  kata Irwan Lubis.

Selama ini, pembiayaan bagi kalangan nelayan telah dikucurkan sektor perbankan dalam beragam bentuk, diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang dimiliki bank Mandiri, atau skema kredit kemaritiman dari Bank BNI maupun Bank BRI.

Hingga akhir 2014, misalnya, Bank Mandiri telah memberikan kredit kepada nelayan hingga Rp1,765 triliun, tumbuh 15 persen dari tahun sebelumnya.  Beberapa bidang usaha terkait kemaritiman yang mendapatkan alokasi pembiayaan dari Bank Mandiri antara lain usaha kepelabuhanan, perkapalan, galangan kapal dan jasa pendukung. Sementara hingga Maret 2015, total kredit kemaritiman dari Bank BNI telah mencapai Rp8,4 triliun atau sekitar 5-6 persen dari total portofolio kredit bank tersebut. BRI juga akan menaikkan alokasi kredit usaha kelautan dan perikanan menjadi Rp11 triliun.

Kualitas  kredit sektor maritimpun terus membaik. Angka kredit bermasalah (NPL) menurun dari 5 persen pada 2010, menjadi sekitar 3-3,5 persen saat ini.

 

Sumber: maritimenews.id

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //