News


JAKARTA—Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok meminta para pemangku kepentingan dan seluruh entitas bisnis di Pelabuhan Tanjung Priok mengedepankan kepentingan nasional yakni memperlancar arus barang untuk menekan ongkos logistik.

Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Wahyu Widayat mengatakan tidak boleh ada ego sektoral dalam kegiatan layanan di pelabuhan dalam bentuk apapun.” Semangatnya, semua pihak mesti mengedepankan kelancaran arus barang di pelabuhan,” ujarnya, Senin (15/12).

Dia mengatakan hal itu terkait dengan adanya persoalan dualisme aktivitas inspeksi fisik barang impor yang wajib dilakukan pemeriksaan karantina di Tanjung Priok. “Besok [hari ini], sudah ada langkah kesepakatan dengan semua stakeholders di Priok soal pemeriksaan wajib karantina itu,” katanya.

Wahyu juga mengatakan pada akhir pekan lalu pihaknya sudah mengumpulkan semua instansi terkait dan asosiasi untuk membahas penanganan kegiatan pemeriksaan barang impor yang wajib karantina di Tanjung Priok.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan pelaku usaha logistik mendesak dua instansi yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian melepas ego sektroralnya.

Kedua instansi diminta segera turun tangan untuk membuat standar dan prosedur baku terhadap kegiatan inspeksi impor barang melalui pelabuhan yang wajib periksa karantina.

Widijanto mengatakan di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terjadi dualisme penanganan/proses impor barang wajib karantina sehingga beban biaya logistik melambung.

Pada sisi lain, katanya, pihak Balai Besar Karantina Kementan Pelabuhan Tanjung Priok meng inginkan pemeriksaan karantina dilakukan di depan atau sebelum barang selesai kewajiban pabeannya (clearance).

Namun, Bea dan Cukai Priok mengizinkan barang impor diperiksa karantina setelah clearance atau sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) sesuai dengan aturan kepabeanan yang berlaku.

Widijanto mengatakan asosiasinya menerima keluhan sejumlah forwarder di Tanjung Priok yang mengungkapkan persoalan ini mencuat menyusul adanya surat edaran Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

Berdasarkan surat itu, terhitung sejak 10 Desember 2014 kegiatan pemeriksaan fisik barang karantina di tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) Tanjung Priok mengacu pada aturan pindah lokasi penumpukan (PLP) dari terminal peti kemas asal ke TPFT. “Kalau perpindahan barang wajib karantina dari terminal peti kemas asal ke TPFT menggunakan aturan PLP, bisa menambah ongkos logistik di pelabuhan. Hal ini juga berdampak tidak optimalnya fungsi TPFT di pelabuhan,” ujarnya.

Saat ini, tuturnya, terdapat dua lokasi TPFT di Tanjung Priok yakni TPFT CDC Banda yang dioperasikan Multi Terminal Indonesia dan TPFT Graha Segara. Fungsi kedua TPFT itu yakni untuk joint inspection antara petugas Bea Cukai dan petugas Karantina terhadap barang impor yang dicurigai. (Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //