News


JAKARTA—Operator pelabuhan tetap akan meneruskan komitmen membangun pelabuhan kendati Kementerian Perhubungan telah mencabut anggaran pembangunan pelabuhan Rp492,57 miliar dari APBN 2015.

Kendati mengaku siap, para operator akan mem prioritaskan proyek pembangunan pelabuhan sesuai dengan rencana perusahaan yang berlandaskan pada potensi bisnis dan pengembangan pelabuhan dalam jalur kapal tol laut.

Kemenhub sebelumnya telah mencabut anggaran pembangunan pelabuhan yang berorientasi komersial dan menyerahkan se penuhnya keberlanjutan pembangunan 15 pelabuhan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I, II, III dan IV.

Kepala Humas PT Pelindo I M. Erian syah mengatakan pihaknya memprioritaskan lima pelabuhan yang berada dalam jalur utama gagasan tol laut.

Kelima pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Dumai di Riau, Malahayati di Aceh, Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara dan Pelabuhan Batam di Batam.

Adapun, Pelabuhan Gunung Sitoli di Sumatra dan Pelabuhan Bagan Siapi-api di Riau yang anggaran kelanjutan pembangunannya juga dicabut Kemenhub, tak lagi di prioritaskan.

Namun, imbuhnya, pembangunan tetap akan diteruskan meski tidak lagi menjadi prioritas pembangunan. Kedua pelabuhan itu, imbuhnya, merupakan pelabuhan kawasan dan pintu masuk kota. “[Pembangunan] tetap diteruskan pada dua pelabuhan itu dan kami upayakan tidak ada hambatan,” ujarnya, Selasa (16/12).

Untuk Pelindo II, Kemnhub menyerahkan pen danaan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat.

Rima Novianti, Corporate Secretary Pelindo II, mengatakan sejauh ini perusahaan belum memasukkan pelabuhan tersebut dalam rencana induk (masterplan) pembangunan pelabuhan.

PELABUHAN KIJING

Adapun, pelabuhan yang menjadi fokus pem bangunan Pelindo II di Kalimantan Barat adalah Pelabuhan Kijing. “Jika tidak di danai APBN, kami akan sesuaikan dengan masterplan kami.”

Menurutnya, perusahaan telah memasukkan Pelabuhan Kijing dalam masterplan pembangunan pelabuhan periode 2015-2019. Para pemegang saham bahkan sudah sepakat untuk memberikan bantuan dana.

Nantinya, pelabuhan tersebut memiliki fasilitas terminal peti kemas, terminal curah kering, terminal curah cair dan terminal multipurpose. Sementara itu, kapasitas peti kemas nantinya sekitar 1 juta TEUs, CPO 6,3 juta ton dan curah 15 juta ton curah kering.

Untuk Perlindo III, Kemenhub tidak lagi ikut serta dalam pendanaan pada sejumlah pelabuhan di Nusa Tenggara Timur seperti Pelabuhan Bima, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Lorens Say Maumere dan Pelabuhan Ippi, serta satu pelabuhan di Nusa Tenggara Barat yaitu Pelabuhan Lembar.

Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan setiap tahun perusahaan telah mengganggarkan Rp4 triliun untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Untuk beberapa pelabuhan yang tidak lagi di bantu pendanaannya oleh APBN, perusahaan bahkan telah berinvestasi seperti pengadaan crane di Tenau Kupang dan dua unit fix crane di Lembar.

Menurutnya, dengan adanya pelimpahan pembangunan itu, perusahaan akan semakin fokus pada pembangunan kelima pelabuhan tersebut. “Dengan adanya pelimpahan bisa semakin fokus.”

Wakil Ketua Umum III Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Lolok Sudjatmiko menilai penyerahan kelanjutan pembangunan pelabuhan yang sepenuhnya ke BUMN akan mempercepat proses pembangunan karena tidak perlu melewati rumitnya birokrasi seperti yang diterapkan pada APBN.

Dia mengingatkan agar pembangunan oleh Pelindo tersebut tidak serta-merta membuat operator menaikkan tarif kepelabuhanan secara masif. “Tidak apa-apa dilimpahkan. Asalkan, jangan ambil untuk banyak-banyak,” katanya.

Namun, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita menyesalkan pengembangan 15 pelabuhan tersebut diberikan kepada BUMN kepelabuhan atau PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Dia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin memberikan peluang lebih besar kepada swasta untuk aktif dalam pembangunan pelabuhan guna mewujudkan tol laut. “Kami meminta kepada Kemenhub untuk memberikan [pembangunan pelabuhan] kepada swasta nasional untuk pengelolaan pelabuhan komersial melalui skema tender terbuka,” tuturnya.

Sebelumnya, pelimpahan keberlanjutan pembangunan pelabuhan kepada BUMN tertuang dalam surat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Menteri BUMN Rini M. Soemarno, awal pekan ini. Pengembangan yang dimaksud dalam surat tersebut meliputi pembangunan dan atau rehabilitasi fasilitas pelabuhan.

Kemenhub memproyeksikan anggaran pembangunan pelabuhan 2015 akan dialokasikan pada percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, dengan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak komersial di kawasan terpencil.

Staf Khusus Keterbukaan Informasi Publik Menteri Perhubungan Hadi M. Djuraid, menuturkan kebijakan baru tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi, membuka keterisolasian, dan meningkatkan infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //