News


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong masyarakat agar mengonsumsi ikan. Saat ini, konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Apalagi dampak dari penanganan penangkapan ilegal akan menambah pasokan ikan 1,6 juta ton.

”Dengan dua pertiga luas Indonesia berupa lautan, seharusnya konsumsi ikan masyarakat Indonesia bisa lebih besar lagi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat peringatan Hari Ikan Nasional, Minggu (30/11), di Jakarta.

Menurut Susi, konsumsi ikan mesti ditingkatkan karena kandungan gizinya, seperti protein, tinggi. Dengan semakin banyak mengonsumsi ikan, diharapkan kualitas manusia Indonesia dapat semakin unggul dan mampu bersaing di wilayah yang lebih luas.

Karena itu, lanjut Susi, salah satu tujuan moratorium atau penghentian pemberian izin bagi kapal berukuran besar hingga akhir tahun ini salah satunya bertujuan menata kembali tata kelola kelautan dan memetakan sumber daya di dalamnya.

”Dengan moratorium dan mengurangi pencurian ikan, harga ikan semakin mudah didapat dan harganya terjangkau. Pada akhirnya masyarakat yang menikmati dan semakin sehat,” kata Susi.

Susi juga meminta masyarakat menjaga lingkungan laut tetap bersih agar produksi ikan dari penangkapan di laut tetap berkelanjutan. Di sisi lain, pihaknya akan menggalakkan produksi ikan budidaya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saud P Hutagalung mengatakan, rata-rata konsumsi ikan di masyarakat masih rendah, yakni 35 kilogram per kapita per tahun.

Diharapkan, tahun ini konsumsi bisa naik setidaknya menjadi 38 kg per kapita per tahun. Hingga 2019, ditargetkan konsumsi ikan masyarakat menjadi 50 kg per kapita per tahun. Perbandingan dengan konsumsi ikan negara lain, misalnya Malaysia 70 kg per kapita per tahun dan Jepang 140 kg per kapita per tahun.

”Dianjurkan konsumsi ikan 115 gram per orang per hari. Saat ini, konsumsi masyarakat baru sekitar 92 gram per orang per hari,” kata Saud.

Dari 34 provinsi di Indonesia, lanjut Saud, DI Yogyakarta menjadi provinsi yang konsumsi ikannya paling rendah. Meski demikian, menurut Saud, saat ini, DI Yogyakarta tengah melakukan percepatan konsumsi ikan melalui ikan budidaya seperti lele.

”Sekarang Kabupaten Gunung Kidul termasuk daerah penghasil lele,” kata Saud.

Tantangan distribusi

Menurut Saud, proses distribusi ikan menjadi salah satu tantangan. Untuk konsumsi ikan segar, satu-satunya cara agar ikan tetap awet dalam jangka waktu tertentu adalah dengan didinginkan. Namun, bagi masyarakat di daerah yang jauh dari pantai, ikan mesti diolah terlebih dahulu, seperti diasinkan, diasapi, atau diolah menjadi produk olahan seperti bakso ikan.

Terkait moratorium dan program memerangi pencurian ikan, kata Saud, diperkirakan didapatkan tambahan pasokan ikan 1,6 juta ton dalam dua tahun ke depan. Artinya, industri pengolahan ikan yang sekarang mengolah 2,1 juta ton ikan per tahun akan mendapatkan tambahan dari situ, termasuk untuk konsumsi ikan segar. ”Industri pengolahan ikan dalam setahun memerlukan 3,5 juta ton,” ujarnya.

Secara terpisah, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto, dalam Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional yang diselenggarakan Himpunan Alumni IPB mengatakan, pemerintah diharapkan membuat terobosan bagi sistem produksi pangan nasional.

Ia mengatakan, akan muncul masalah jika Indonesia tidak membentuk sistem produksi pangan nasional mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah dan tersebar di seluruh wilayah.

”Sebetulnya kita mampu menghidupkan ketahanan pangan. Namun, persebaran penduduk yang beragam dan pola pangan masyarakat kadang terbawa untuk menghargai produk impor,” katanya.(Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //