News


JAKARTA—Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta memberikan kesempatan kepada pihak swasta mengelola pelabuhan umum yang masih dikelola Kementerian Perhubungan.

Zaldi Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), menyatakan permintaan itu untuk mempercepat pembangunan pelabuhan di Indonesia. “Persaingan antaroperator bisa menurunkan biaya pelabuhan yang selama ini dimonopoli oleh PT Pelabuhan Indonesia [I-IV] yang tidak cukup efisien,” katanya dalam siaran pers Minggu (4/1).

Selain memberikan kesempatan ke swasta mengelola pelabuhan, Jokowi di desak mengganti tarif pelabuhan seperti Terminal Handling Charge (THC) untuk ekspor impor dari dolar AS ke rupiah.

Menurutnya, tarif dalam rupiah bisa memberikan stabilitas biaya pelabuhan bagi para pengguna jasa terutama eksportir dan importir sehingga mengurangi tekanan dolar AS terhadap rupiah.

Selama ini, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV mengenakan tarif pelabuhan khusus kontainer internasional dalam mata uang dolar AS.

Dia menambahkan pemerintah juga diminta membebaskan biaya pelabuhan untuk reposisi kontainer kosong dari Indonesia timur. Pembebasan biaya pelabuhan bisa menurunkan biaya pengiriman domestik melalui laut sebesar 25% khususnya ke Indonesia timur.

Zaldi juga mengharapkan ada penegakan hukum yang tegas untuk kendaraan angkutan darat yang kebelihan muatan (overload) di seluruh Indonesia khususnya jalur pantai utara Jawa (pantura). Larangan truk overload bisa menghemat biaya bahan bakar minyak (BBM) dan perawatan truk itu, serta membuka peluang pengalihan angkutan barang dari truk ke kereta api atau kapal laut.

KA BARANG

Zaldi meminta Jokowi mencegah kenaikan tarif kereta api (KA) barang selama tahun ini guna meningkatkan perpindahan volume logistik dari truk ke kereta api. Dia menambahkan Jokowi disarankan menambah kapasitas gerbong barang sehingga bisa menurunkan biaya operasional kereta api barang.

Dia menyarankan pemerintah mengoperasikan Pelabuhan Bitung sebagai satu-satunya pintu masuk untuk impor barang mewah atau konsumtif ke Indonesia. Langkah itu bisa menyeimbangkan volume dari Indonesia timur ke barat sehingga biaya pengiriman domestik ke kawasan timur bisa turun.

Khusus Pelabuhan Kali baru di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Zaldi meminta pemerintah mengevaluasi ulang karena keberadaan pelabuhan di Jakarta sudah tidak tepat lagi. “[Sekitar] 80% pemakai jasa pelabuhan berada di luar DKI Jakarta sehingga penambahan kapasitas Tanjung Priok akan menambah kemacetan di Jakarta,” paparnya. (Bisnis Indonesia)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //