News


JAKARTA—Pemerintah di nilai perlu melakukan uji publik sebagai langkah untuk mengembalikan tujuan awal gagasan yakni mengoreksi disparitas harga antar dearah dan menurunkan biaya logistik yang saat ini 26% terhadap PDB nasional.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan hampir seluruh lembaga dan kementerian saat ini membicarakan konsep tol laut. Namun, belum ada konsep yang mampu menjelaskan secara rinci konsep tersebut.

Pembahasan bahkan dilakukan secara parsial seperti pada pengembangan pelabuhan atau terkait dengan anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyubsidi kapal tersebut.

Menurutnya, semangat awal Presiden Joko Widodo saat berkampanye maupun saat terpilih menjadi presiden adalah mengurangi disparitas harga antardearah dan menurunkan biaya logistik nasional.

Sementara itu, tol laut adalah instrumen untuk mencapai janji tersebut. “Perlu ada uji publik untuk gagasan tol laut ini,” ujarnya, Selasa (23/12).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas telah mematok kebutuhan anggaran untuk implementasi tol laut senilai Rp699,99 triliun. Dana itu antara lain untuk membangun 24 pelabuhan Rp243,7 triliun dan Rp7,5 triliun untuk mengembangkan pelabuhan kecil dan pengadaan kapal.

Laporan The Global Competitiveness Report 2013-2014 yang dirilis World Economic Forum, menyatakan kondisi infrastruktur transportasi nasional masih tertinggal jauh ketimbang negara tetangga.

Untuk kualitas jalan, Indonesia hanya berada di peringkat ke-72 dengan skor nilai 3,9, sedangkan infrastruktur kereta api berada di peringkat 41 dengan skor nilai 3,7. Khusus infrastruktur pelabuhan, nilai Indonesia hanya 4,0 dan tercecer di posisi ke-77.

Menurut Danang, kebutuhan dana yang sangat besar untuk perbaikan infrastruktur tidak bisa mengandalkan APBN maupun pendanaan dari BUMN dan swasta.

Sementara itu, tren pinjaman dari perbankan juga kian menipis. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka ruang diskusi untuk mencari solusi pendanaan yang lebih baik bagi infrastruktur nasional, khususnya yang mendukung konsep tol laut. “Seharusnya kita membuka diri untuk dialog sistematis.” ( Bisnis Indonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //