News


JAKARTA, KOMPAS — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersepakat dengan enam negara tetangga untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pencurian ikan di Indonesia selama ini cukup marak dan sebagian diduga dilakukan nelayan negara tetangga. Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan perwakilan pemerintah enam negara, di Jakarta, Selasa (4/11).

Perwakilan keenam negara itu adalah Duta Besar Malaysia Dato’ Zahrain Mohamed, Duta Besar Thailand untuk RI Paskorn Siriyaphan, Duta Besar Tiongkok untuk RI Xie Feng, Duta Besar Vietnam untuk RI Nguyen Xuan Thuy, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Filipina Roberto G Manalo, dan Wakil Duta Besar Australia untuk RI David Engel.

Susi mengatakan, isu perikanan berkelanjutan menjadi perhatian bersama antarnegara. Salah satu isu penting yang dibahas adalah upaya menekan kasus penangkapan ikan ilegal. Keenam negara sepakat terlibat mengelola aktivitas masyarakat agar kapal ikan mereka tidak masuk ke perairan Indonesia.

”Semua harus sadar bahwa laut tidak hanya dikelola sendirian, tetapi juga harus dikelola bersama agar berkelanjutan. Mereka (enam negara) punya tanggung jawab bersama mengelola laut,” kata Susi dalam konferensi pers.

Kerja sama itu akan diperkuat oleh nota kesepahaman (MOU) terkait implementasi kuota dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kuota itu meliputi jumlah tangkapan ikan, batas teritorial penangkapan, waktu tangkapan, batas ukuran produk, metode penangkapan ikan, dan alat tangkap ikan.

Susi menambahkan, keenam negara itu menyetujui upaya pemberantasan pencurian ikan dan bekerja sama sebagai partner strategis untuk melanjutkan usaha perikanan yang berkelanjutan. Menurut rencana, draf MOU itu akan ditandatangani keenam negara pada Hari Nusantara, 13 Desember 2014.

Berdasarkan studi tahun 2014 Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), penangkapan ikan ilegal di dunia diperkirakan berkisar 11 juta-26 juta ton per tahun. Total kerugian 10 miliar-23 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, 30 persen kejahatan perikanan dunia berlangsung di Indonesia. Dengan ukuran FAO itu, potensi penerimaan ikan yang hilang akibat perikanan ilegal di Indonesia mencapai Rp 100 triliun.

Penanganan pencurian

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, mengatakan, pelaku pencurian ikan yang terungkap selama ini berasal dari negara tetangga, seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Jepang.

Selain kerja sama multilateral, pemberantasan praktik pencurian ikan perlu segera dilakukan pemerintah dengan merevisi aturan domestik yang membuka peluang terjadinya pencurian ikan, seperti alih muatan kapal (transshipment) di tengah laut dan longgarnya aturan pemakaian sistem pengawasan kapal (VMS).

Duta Besar Tiongkok untuk RI Xie Feng mengatakan, pihaknya sepenuhnya menyetujui kemitraan strategis karena sangat penting. Pihaknya akan memastikan bahwa usaha perikanan berkelanjutan. Tiongkok dan Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi kerja sama di sektor maritim. Terkait itu, pihaknya menyepakati inisiatif perdagangan kedua negara untuk pengembangan maritim dan kerja sama strategis yang menguntungkan bagi kedua negara. (Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //