News


JAKARTA—Kebijakan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di kawasan perairan Indonesia dinilai pilih kasih. Kebijakan tersebut hanya diberlakukan untuk kapal kecil, sedangkan kapal besar berjaring trol hingga kini belum tersentuh.

Pakar hukum maritim Chandra Motik mengatakan selama ini kebijakan pemerintah tidak adil karena tidak semua kapal pencuri ditenggelamkan. “Pemerintah hanya menembak kapal-kapal kecil yang mencuri ikan dengan jumlah sedikit,” tuturnya di Jakarta, Minggu (28/12).

Sedangkan kapal besar dibiarkan, padahal yang banyak merugikan negara justru kapal-kapal besar dan rerata menggunakan jaring trol. Kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera secara signifikan. “Kapal yang ditenggelamkan itu seharusnya kapal-kapal besar,” katanya.

Selain itu,untuk menjaga perairan dan kawasan laut serta pantai Indonesia dari tindakan illegal fishing. Maka pemerintah perlu mengakatifkan Badan Penjagaan Laut dan Pantai atau Sea and Coast Guard. “Hal ini dapat mengamankan perairan Indonesia juga dapat menghilangkan tumpang tindih kewenangan yang selama ini terjadi di kawasan perairan Indonesia,” imbuhnya.

Chandra menambahkan dalam penerapan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Indonesia perlu ada proses hukum sebelum kapal-kapal tersebut ditenggelamkan. “Jadi jangan langsung tembak dan ditenggelamkan,” tambahnya.

Pada sisi lain pemerintah perlu menegakkan kembali asas cabotage di industri pelayaran di Indonesia. Selama ini asas cabotage tidak begitu berjalan baik, sehingga kapal-kapal asing mendominasi perairan di Indonesia. “Lihat saja perairan di Indonesia, kapal-kapal berbendera merah putih bisa dihitung dengan jari sedangkan kapal-kapal asing sangat mendominasi,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Bambang Harjo, mengatakan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan dengan cara ditembak perlu dikaji kembali. “Kebijakan tersebut berseberangan dengan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran,” tuturnya.

Pemerintah seharusnya menerapkan hukuman dengan cara mempublikasikan pelakunya dan berapa total yang telah dicuri. “Sehingga dengan mekanisme hukuman tersebut diharapkan akan mengakibatkan efek jera bagi pelakunya. Selain itu pemerintah pun perlu melakukan tindakan pencegahan sehingga pencurian ikan di perairan Indonesia dapat ditiadakan,” kata dia.( Bisnis nIndonesia)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //