News


JAYAPURA, KOMPAS — Koordinasi pengamanan perairan Papua dengan kepolisian sangat minim. Kondisi tersebut menyebabkan kekayaan laut di daerah ujung timur Indonesia itu rawan menjadi target penjarahan dari kapal-kapal asing. Demikian dikemukakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Frengky Wally di Jayapura, Selasa (6/1).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Perikanan, Tangkap, dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, penangkapan ikan secara ilegal terjadi di dua kabupaten di bagian selatan perairan Papua, yakni Merauke dan Mimika. Jenis ikan yang dijarah adalah kakap, kerapu, udang, dan cakalang.

Sebanyak 17.000 ton hasil kekayaan laut di dua wilayah itu dijarah sepanjang 2014. Sekitar 100 kapal terdeteksi memasuki perairan dua kabupaten itu.

Namun, upaya penegakan hukum untuk mencegah penjarahan ikan di Papua belum berjalan maksimal. Misalnya, dalam laporan akhir tahun 2014 Polda Papua, jumlah kasus penangkapan ikan secara ilegal tidak ada.

”Sepanjang 2014, kegiatan patroli bersama Polisi Air (Polair) Polda Papua hanya berlangsung dua kali. Kegiatan itu pun hanya berlangsung di Jayapura. Padahal, kasus pencurian ikan paling banyak di bagian selatan perairan Papua. Negara yang sering memasuki perairan itu diduga dari Tiongkok dan Vietnam,” tutur Frengky.

Frengky menyebutkan, Polda Papua wajib meningkatkan kerja sama dengan pihaknya dalam bidang pengawasan di perairan Papua pada 2015. ”Sesuai instruksi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mencegah kasus pencurian ikan, kami telah menyediakan satu kapal patroli yang mampu beroperasi hingga 22 kilometer,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Patrige Renwarin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya untuk meningkatkan kinerja Polair tahun ini.

”Sebenarnya tahun lalu kami telah menangani satu kasus pencurian ikan di Merauke. Namun, kasus itu langsung diambil alih polres setempat. Kami juga telah memindahkan kapal patroli dari Sorong ke Timika. Kapal itu akan beroperasi hingga Merauke untuk mengawasi perairan tersebut,” tuturnya.

Patrige menuturkan, pihaknya akan beroperasi hingga melebihi jarak 22 km jika ada temuan penjarah yang memasuki perairan Papua. ”Sebenarnya pihak yang berwenang untuk menangkap penjarah ikan di luar jarak 22 km adalah TNI AL serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, kami akan turut menangkap pelaku dan diserahkan kepada mereka,” katanya.

Wilayah bagian selatan Papua juga masuk ke dalam wilayah perairan Laut Arafura. Perairan itu menjadi incaran nelayan-nelayan yang menggunakan kapal berkapasitas di atas 150 gros ton hingga 200 gros ton. Area itu merupakan pertemuan arus dingin dari Australia dan arus panas Samudra Pasifik. (Kompas)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //