News


JAKARTA, KOMPAS — TNI AL berkomitmen melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menindak kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Hal itu terkait dengan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

”TNI AL berkomitmen melakukan kebijakan pemerintah. Tentunya akan ada evaluasi terus-menerus,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Manahan Simorangkir, Minggu (7/12), di Jakarta. Manahan mengatakan, tujuan utama penenggelaman kapal adalah memberikan efek gentar kepada para pencuri ikan.

Menurut dia, penanganan kapal pencuri ikan sesuai dengan undang-undang adalah menyita kapal, menghukum nakhoda, dan mendenda sebesar Rp 2 miliar. Ada juga dilanjutkan dengan menenggelamkan kapal.

Hal itu bergantung pada proses hukum yang berlaku. ”Kami menunggu evaluasi pemerintah. Tentunya kami juga memberi masukan,” kata Manahan.

Secara terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Eddie Fernandi mengatakan, penanganan kapal asing pencuri ikan akan mengikuti kebijakan pemerintah. Bakorkamla yang kini mengoordinasi 12 instansi akan memberikan masukan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Eddie mengatakan, penanganan keamanan laut mengikuti regulasi dan tata hukum yang diimplementasikan mengikuti kebijakan pemerintah.

Dalam waktu dekat, Bakorkamla akan menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan komando. Hal ini amanat UU 32/2014 tentang Kelautan yang mensyaratkan pembentukan Bakamla selambatnya enam bulan setelah UU disahkan, yaitu Desember 2014. ”Kami bisa beroperasi dengan kapal yang ada. Tidak seperti sekarang hanya bisa pinjam kapal,” kata Eddie.(Kompas)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //