News


JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa penenggelaman tiga kapal asing ilegal terlalu sedikit. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan 5.000- 7.000 kapal asing yang diperkirakan masuk perairan Indonesia setiap hari.

Jokowi mengatakan perintah penenggelaman kapal sudah dia sampaikan tiga kali sejak dua bulan lalu. Namun, sampai saat ini baru tiga kapal asing ilegal yang ditenggelamkan oleh aparat keamanan. “Perintah saya ulang tiga kali baru ada yang tenggelam, kenapa perintah harus tiga kali mestinya sekali itu sudah cukup dan langsung tenggelamkan,” katanya dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Presiden meminta lebih banyak lagi kapal asing ilegal ditenggelamkan, paling tidak sebanding dengan jumlah kapal asing ilegal di perairan Indonesia yang diperkirakan mencapai 7.000 kapal per hari. “Kurang, 5.000–7.000 [yang masuk], tenggelamkan cuma tiga, ini bukan perintah, kalau perintahnya sudah dua bulan yang lalu,” kata Jokowi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan illegal fishsing menyebabkan pendapatan negara hilang sekitar Rp300 triliun per tahun.

Perhitungan tersebut berdasarkan volume tangkapan per kapal 600—800 ton per tahun. Jumlah kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia jauh lebih besar daripada jumlah kapal asing berizin operasi yang berjumlah sekitar 1.000 unit.

Dimintai komentarnya atas kekecewaan Jokowi, TNI AL menjelaskan kapal asing tidak bisa ditenggelamkan sebelum proses hukum selesai. Panglima Komando Armada Barat TNI AL, Laksamana Muda TNI Widodo, mengakui baru tiga kapal asing ilegal yang ditenggelamkan. Dia beralasan TNI AL masih menunggu proses hukum kapal nelayan asing lain yang ditangkap di perairan Indonesia.

Widodo menjelaskan kapal yang bisa ditenggelamkan adalah yang resmi dirampas oleh negara. Kapal baru resmi menjadi rampasan negara setelah ada putusan inkracht (tetap) di pengadilan. “Kami ingin back up dengan hukum yang benar. Jadi kalau betul-betul sudah inkracht, sudah dirampas oleh negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Dia menyatakan TNI AL siap melaksanakan perintah apa pun dari Presiden. Dalam waktu dekat, lanjut Widodo, akan ada kapal asing lain yang akan ditenggelamkan. “Yang terbaru memang itu. Nanti selalu ada, nanti pekan depan ada lagi, pekan depannya ada lagi, dan terus selalu ada,” katanya.

TNI AL kerap menangkap kapal asing yang beroperasi di laut Indonesia tanpa izin. Jumlah kapal yang tertangkap setiap hari beragam dari dua kapal hingga 22 kapal. “Jadi sangat-sangat fleksibel, tergantung situasi di lapangan dan cuaca. Kalau cuaca buruk barangkali mereka menghindar juga,” kata Widodo.

Untuk mengoptimalkan pengamanan wilayah laut, TNI AL membutuhkan 240 kapal patroli lagi. Widodo mengatakan Presiden Jokowi berkomitmen memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap. “Beliau memang komitmen untuk membantu segera, kapal-kapal patroli, tentunya secara gradual ya, tergantung kemampuan pemerintah,” kata Widodo.

Di samping itu, pemerintah kini memiliki pasukan penjaga pantai (coast guard) setelah Presiden Jokowi membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Lembaga itu akan bahumembahu bersama TNI AL dan Polri untuk menjaga wilayah laut Indonesia.

Kepala Bakamla, Laksamana Madya D.A. Mamahit, menjelaskan perubahan nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Bakamla disertai dengan penambahan wewenang penindakan. Bakamla sekarang bisa melaksanakan operasi patroli, penindakan, hingga pengawasan proses hukum mulai tahap penyidikan sampai putusan pengadilan. “Bisa penindakan, pengejaran, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan setelah kami tangkap nanti itu kami ikuti terus kasusnya sampai ke putusan pengadilan. Jadi enggak akan luput dari hukuman,” kata Mamahit.

Mamahit mengatakan Bakamla mendapatkan komitmen anggaran dari pemerintah untuk membeli 30 kapal patroli dalam lima tahun ke depan.

TNI AL juga akan menghibahkan 10 kapal kepada Bakamla dalam satu sampai tiga bulan ke depan. Kapal tersebut akan melengkapi tiga kapal yang dimiliki Bakamla saat ini. Personel Bakamla diisi oleh personel dari TNI AL, Polri, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, hingga Kejaksaan.

Mamahit mengatakan dalam jangka panjang Bakamla akan memiliki personel sendiri yang berasal dari Akademi Bakamla atau Akademi Coast Guard. “Butuh 2.000 personel, secara bertahap nanti kita akan bangun Akademi Coast Guard, Akademi Bakamla,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Mahyudin, mendesak pemerintah segera mengawasi 1.928 kapal ikan Vietnam yang mengajukan permohonan izin untuk masuk perairan Indonesia.

Sebelumnya, kapal-kapal negara tetangga itu mengajukan izin masukwilayah Indonesia dengan alasan untuk menghindari badai. Jika alasan yang dikemukakan pemerintah Vietnam bersifat kemanusiaan, pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan izin. “Tapi kalau alasannya hanya akalakalan dan ditemukan pelanggaran dalam perjalanan mereka maka aparat harus menangkap kapal ikan tersebut,

“ ujar Mahyudin seusai membuka peluncuran buku Laut Masa Depan Indonesia karya Laksamana TNI (Pur) Bonar Simangunsong di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (Bisnis Indonesia).

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //