News


KOTABARU–Pemerintah pusat dan daerah saling berkolaborasi dengan mendeklarasikan peningkatan kesejahteraan nelayan di Tanah Air. Upaya itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia kembali pada jati dirinya sebagai Bangsa Bahari dan diakui dunia sebagai negara kepulauan terbesar, salah satunya dengan menyejahterakan seluruh nelayan Indonesia.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya melakukan deklarasi pembangunan 1.000 desa inovasi nelayan dalam 1.000 hari ke depan. “Kami bertekad mendukung pembangunan masyarakat nelayan dengan sentuhan teknologi untuk menghasilkan nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan,” kata Nasir saat membacakan deklarasi pada peringatan Hari Nusantara Tingkat Nasional 2014 di Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12).

Ia menerangkan, progam itu bekerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kementrian terkait, lembaga pemerintah dan kementerian, badan penelitian dan pengembangan daerah, lembaga penunjang selaku usaha industri serta masyarakat. Progam ini dalam pelaksanaannya akan disinergikan dengan progam peningkatan kehidupan nelayan, sistem inovasi daerah serta progam-progam pendukung lainnya. “Pembangunan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar dia.

Nasir menjelaskan, untuk kepentingan progam tersebut akan dikembangkan peta jalan model pembangunan desa inovasi nelayan secara komprehensif, intergal, dan berkelanjutan dan menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan. “Ketentuan-ketentuan tersebut akan diatur secepat-secepatnya dalam peraturan perundang-perundangan di pusat maupun di daerah,” ucap dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga merangkap sebagai Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia menyatakan tekad untuk memberantas praktik illegal, unregulated, unreported fishing (IUU fishing), meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, serta mewujudkan pengelolaan laut yang lestari dan berkelanjutan dalam rangka mensejahterakan rakyat. “Anggota Dewan Kelautan Indonesia bersepakat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia secara berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berwibawa di dunia internasional,” ucap dia.

Susi mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pengendalian, pencegahan, dan penindakan atas aksi IUU fishing atau penjarahan sumber daya kelautan dan perikanan. Caranya dengan melaksanakan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No 45 Tahun 2009 dengan moratorium izin usaha pengangkatan ikan kapalkapal eks luar negeri serta pelarangan transhipment atau alih muatan di laut. Tidak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga membebaskan perizinan dan segala bentuk pungutan atas kapal-kapal nelayan Indonesia di bawah 10 gross tonnage (GT) guna menjaga dan menumbuhkan usaha nelayan penangkapan. “Kita juga menertibkan segala metoda penangkapan dan alat tangkap yang merusak lingkungan. Menjaga hutan mangrove dan menetapkan kuota tangkap untuk pembangunan kelautan yang berkelanjutan,” ujar Susi.

Gubernur Sulawesi Tengah Sinyo Harry Sarundajang mewakili seluruh gubernur Indonesia juga menyatakan tekad untuk mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan guna mewujudkan pengelolaan laut yang lestari dan berkelanjutan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. “Kami akan melakukan proteksi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dari penjarahan, penguasaan, dan intervensi asing demi kedaulatan negara Indonesia,” ujar dia.

Sinyo menjelaskan dirinya dan para Gubernur lainnya akan melakukan pengendalian, pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas usaha di wilayaah pesisir, laut dan pulau-pulau terkecil yang merusak lingkungan dan sumber daya kelautan demi terjaga dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya laut, sehingga bisa dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu, para gubernur akan melakukan langkah-langkah konkret dalam melindungi nelayan sesuai Inpres No 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. “Kami mendukung kebijakan untuk tidak melakukan pungutan terhadap kapal nelayan di bawah 10 GT guna menghidupkan usaha nelayan kecil agar dapat tumbuh dan terus berkembang. Ketentuan-ketentuan tersebut akan diatur secepatnya dalam peraturan daerah,” ujar Sinyo. (Investor Daily )

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //