News


JAKARTA – Ratusan kapal penangkap ikan terbukti melakukan mark down (pelaporan kapasitas di bawah seharusnya) setelah dilakukan proses verifikasi dan pendaftaran ulang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pelanggaran tersebut dinilai akan merugikan negara dan terkait dengan penangkapan ikan secara ilegal sehingga pihaknya akan terus melakukan verifikasi atas kapal-kapal tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan pihaknya telah menemukan ratusan kapal di Sumatera dan Jawa yang melakukan praktik ilegal itu. Dengan melakukan mark down maka kapal penangkap ikan tersebut tidak mendaftar ke pusat dan mempergunakan bahan-bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang dilarang untuk kapal berukuran tertentu.

“Di Belawan (Sumatera Utara) saja, ditemukan sekitar 300 kapal melakukan mark down. Di jawa Tengah ada ratusan kapal. Mereka melakukan mark down di bawah 30 gross ton. Kami juga minta bantuan media untuk menginvestigasi hal ini. Karena, ini bisa menjadi langkah penyelewengan subsidi BBM,” ujar Susi di Jakarta, Jumat malam (9/1).

Lebih lanjut Susi menjelaskan pihaknta tetap akan melanjutkan moratorium izin kapal penangkap ikan sampai batas yang belum ditentukan. Selain itu, katanya, Susi menegaskan pihaknya akan terus mengkordinasikan untuk upaya-upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, unregulated/ IUU fishing) di perairan Indonesia dengan pihak terkait.

Salah satu koordinasi yang dilakukannya adalah menyangkut wilayah penanganan di setiap zona masing-masing penanggung jawab pihak berwenang. Pasalnya langkah yang dilakukan KKP selama ini diakui telah mengintervensi atau melangkah di wilayah wewenang instansi lain

“Jadi kami akan memperbaiki ketidaksinkronan yang ada. Yang jelas, kami tetap mengeluarkan jurus tangkap, sambil membetulkan kordinasi dengan pihak terkait,” kata Susi.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Desi Albert Mamahit mengatakan pihaknya akan melanjutkan koordinasi sesuai aturan hukum berlaku. Namun dia mengaku mendukung langkah Susi yang terus menindak tegas penyelewengan dalam penangkapan ikan.

“Selanjutnya, kami akan merilis SOP untuk operasi gabungan,” kata Laksamana Madya Mahamit.

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menyatakan penguatan kelembagaan Bakamla menjadi salah satu upaya untuk pemberantasan IUU Fishing. Salah satunya, kata dia, dengan penambahan aset untuk mendukung operasional Bakamla yang telah dimulai dengan penyerahan kapal patroli oleh TNI-AL.

Susi berharap pemberantasan IUU fishing di perairan Indonesia bisa memberikan dampak langsung yang terasa oleh masyarakat. Contohnya adalah penurunan harga ikan laut dan kemudahan didapatnya dipasar tradisional. Selain itu, dia ingin supaya industri perikanan bisa bangkit dan meningkatkan kinerja ekspornya. (Investordaily)

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //