News


OMBUDSMAN menilai Surat Keputusan (SK) Menteri Nomor 463 Tahuo 2013 tentang Kawasan lautan di Kepulauan Riau, salah administrasi alias maladministrasi. SK yang dikeluarkan pada era Menteri Kehutanan dipimpin Zulkifli Hasan mengabaikan Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (HBK).

“SK Menhut menyebabkan proses penyelenggaraan pelayanan publik di Pulau Batam dan Provinsi Kepulauan Riau menjadi terhambat karena terjadi ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Khususnya perizinan investasi, administrasi pertanahan, dan layanan perbankan,” kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana saat jumpa pers membacakan paparan rekomendasi Ombudsman di kantomya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan,¬†Jumat (9/1).

Danang menjelaskan, di dalam Perpres ditetapkan bahwa Kawasan Tanjung Uncang, Tanjung Gudap, Batu Ampar, Telaga Punggur dan Sekupang merupakan kawasan industri. Namun dalam SK Menhut kawasan-kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan.

Selain itu, Danang menilai, SK Menhut tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kawasan HBK sebagai kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas. SK tersebut juga tidak memperhatikan kondisi eksisting dengan menetapkan kawasan Batam Center dan Batu Aji sebagai areal hutan. Padahal di lokasi tersebut telah berdiri kantor pemerintahan. “Gara-gara ada SK itu 22 ribu rumah dan 49 galangan kapal menjadi dianggap ilegal karena dinilai berada di lokasi hutan,” terangnya.

Danang mengungkapkan, dampak buruk lain dari SK Menhut tersebut, maka investasi bisa tertunda. lnvestor yang sudah memenuhi syarat perizinan dan telah memenuhi kewajiban membayar pajak kehilangan haknya, karena terjadi perubahan kawasan hutan.

Untuk itu, dia merekomendasikan agar Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK baru untuk merubah aturan tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, rekomendasi yang dikeluarkan wajib dllaksanakan, cetusnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Susilo berharap segera ada kepastian hukum terhadap kawasan BBK. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan kawasan produktif. “110 galangan kapal yang ada di Batam paling produktif. Perkembangannya pesat dan membuka banyak lapangan pekerjaan,” ujar Indroyno.

Dia mengungkapkan, di Kawasan Tanjung Uang dan Selauki akan dibangun pengeboran lepas pantai di dengan kandungan gas ekuivalen 7 juta barel. per hari. Selain itu, juga akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas.

Kepala Badan Pengusahan Batam Mustofa WidJaya mengatakan, hingga saat ini para investor masih khawatir mengembangkan BBK karena ada masalah ketidakpastian hukum. “Para investor ingin tempat tersebutt dianggap legal. Termasuk kantor kita, kantor Pak Wali Kota, Ujar Mustofa.( Rakyat Merdeka)

 

Leave a comment's

Leave a comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

back to top --> //